PEKANBARU - Direktorat Intelkam (Ditintelkam) Polda Riau menggelar dialog khusus "Peran Stakeholder Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla Tahun 2025", di LPP TVRI Pekanbaru, Rabu (26/2/2025).

Dalam pelaksanaan dialog ini turut hadir sebagai narasumber Asisten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur, Kepala BPBD Riau Edy Afrizal, dan Sekretaris DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau Djono Albar Burhan. Kegiatan ini dibuka Kasubdit Ekonomi Dit Intelkam Polda Riau AKBP Boy Ashar.

Kasubdit Ekonomi Dit Intelkam Polda Riau AKBP Boy Ashar, menyampaikan dialog khusus tentang kebakaran hutan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kesiapan pemerintah dan stakeholder terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla pada tahun 2025 ini.

"Karena kita tau kondisi cuaca ditahun 2025 masih ekstrim sehingga harus di waspadai dengan baik. Harapannya, melalui dialog ini kita semua dapat bersinergi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla," kata Boy Ashar.

Karena, menurutnya dengan sinergi yang baik dan memperhitungkan dengan baik langkah untuk pencegahan karhutla 2025 ini dapat meminimalisir terjadinya karhutla dan mendukung terciptanya situasi yang kondusif di wilayah Provinsi Riau.

Sementara itu, Asisten I Zulkifli Syukur menjelaskan Pemprov Riau turut mengantisipasi dengan regulasi yang ada, sehingga nanti pemerintah bergerak ada regulasi yang dipedomani.

"Ini sudah kita buat Perda, Pergub, dan Juknis terkait penanggulangan karhutla ini," jelas Zulkifli.

Ia juga berpendapat bahwa melalui kolaborasi dan sinergi yang erat antara pemerintah dan stakeholder terkait, maka bisa lebih awal mengetahui dan dengan cepat mengambil kebijakan yang terbaik.

"Melihat data tadi, kebakaran hutan di Riau akan diperkirakan pada Agustus mendatang. Sebab itulah, kolaborasi yang kita lakukan baiknya tidak hanya di tingkat provinsi tapi harus sampai ke kecamatan dan kelurahan," ungkapnya.

Sehingga, kata Zulkifli secara teknis (BPBD) sampai nanti kondisi kemarau ini bisa diantisipasi secara baik, sehingga lahan yang sudah terbakar tidak bertambah lagi pengembangannya.

"Harus ada tim kolaborasi bersama masyarakat [petani] ntuk mengupayakan agar karhutla itu tidak terjadi. Sebab, karhutla ini sangat berdampak, tidak hanya dari sisi ekonomi tapi juga sosial. Jika terjadi, tidak hanya di Riau saja berdampaknya tapi juga kepada negara tetangga kita," kata Zulkifli.

Kepala BPBD Provinsi Riau Edy Afrizal menjelaskan secara kumulatif kondisi awal dari Hotspot dan Hotspot dari Januari-Februari di Riau sudah terdeksi hotspot 136 titik, yang sudah menjadi firespot itu ada 36 titik.

Sedangkan untuk luasan yang terbakar ada 72,31 hektar tersebar di beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Dumai, Bengkalis, Siak, Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti.

"Rata-rata, lahan yang terbakar masih di lahan masyarakat seperti lahan perkebunan, tapi lebih banyak lahan kosong. Sedangkan, di lahan korporasi tidak ada ditemukan lahan yang terbakar," sebut Edy.

"Saat ini yang terjadi di lapangan adalah lahan masyarakat baik lahan perkebunan maupun perkebunan kelapa sawit milik pribadi masyarakat," tambahnya.

Pihaknya juga mengatakan, memasuki kemarau pada Tahun 2025 ini, BPBD Riau telah menyurati seluruh kabuparen/kota serta perusahaan yang menggunakan lahan gambut untuk melakukan pengecekan peralatan yang digunakan saat terjadinya karhutla nantinya.

"Untuk BPBD daerah apabila terkendala dengan kerusakan pada peralatan seperti slang pemadam air, bisa diajukan kepada kita untuk mengantisipasi alat atau juga perbaikan peralatan yang rusak," kata Edy.

Pihaknya juga menyampaikan, untuk peningkatan status karhutla dari siaga 3 (normal) ke siaga 2 (waspada) ataupun ke siaga 1 (siaga darurat) ini bisa dilihat dalam satu bulan kedepan.

"kita liat satu bulan kedepan apabila meningkat, kita naikan menjadi status waspada. Semoga ditahun ini kebakaran lahan di Riau bisa berkurang dan tidak seperti ditahun-tahun sebelumnya," harapnya.