PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) publikasi data intervensi spesifik dan sensitif bidang kesehatan untuk percepatan penurunan stunting tahun 2024. 

Rakornas yang diselenggarakan secara virtual tersebut turut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Taufik Oesman Hamid, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Riau, Fariza, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Sri Sadono Mulyanto.

Saat memimpin rapat, Direktur Jenderal (Dirjen) Kesehatan Primer dan Komunitas (Kesprimkom) Kementerian Kesehatan RI, Endang Sumiwi menjelaskan bahwa pada tahun 2024 lalu, pemerintah telah menetapkan target prevalensi penurunan stunting nasional diangka 14 persen, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Saat ini kita masih menunggu hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024. Semua data sudah terkumpul, dan sedang dalam pembersihan data serta pembobotan. Jadi pada hari ini kita akan mengevaluasi seluruh status gizi, juga intervensi yang kita dapat pada tahun 2024,” terang Endang.

Sementara itu, untuk tahun 2045 pemerintah menargetkan agar angka prevalensi stunting di Indonesia bisa mencapai 5 persen. Target ini diharapkan dapat dicapai melalui berbagai upaya, seperti inovasi layanan kesehatan, pencegahan, dan promosi.

“Sesuai target dan tujuan RPJMN, kita mau mendorong agar stunting ini dapat serendah mungkin. Kalau ada (Daerah) yang sudah bisa lewat dari 14 persen atau mendekati 5 persen kami ucapkan terima kasih,” katanya.

Namun begitu, ia memandang masih banyak Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang masih belum mencapai target 14 persen tersebut. Oleh sebab itu Endang menekankan agar Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih mengoptimalkan intervensi gizi spesifik percepatan penurunan stunting.

Dijelaskannya, intervensi gizi spesifik sendiri merupakan kegiatan atau program yang bertujuan untuk menanggulangi penyebab langsung masalah stunting, seperti asupan makanan, infeksi, dan kesehatan lingkungan.

“Intervensi spesifik ini langsung menyasar kepada orangnya seperti ibu hamil, bayi, dan balita. Jadi kita ingin mereka semua mendapatkan layanan kesehatan sebaik mungkin,” ujarnya.

Sebagai informasi, Pemprov Riau sendiri terus melakukan berbagai upaya dalam rangka penurunan prevalensi stunting di daerah. Seperti pada Mei 2024 lalu, Pemprov Riau telah melakukan penilaian kinerja pemerintah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan prevalensi stunting 2024.

Hal ini guna memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting. Dimana Pada tahun 2023, Provinsi Riau berhasil menurunkan angka stunting menjadi 13,6 persen.