ppid@riau.go.id (0761) 45505

Model Inovasi Pelayanan Publik Dirancang Lebih Fokus Pelayanan Tengkes, Inflasi dan P3DN

  • PPID UTAMA
  • 30 September 2024
  • 244 View

Pekanbaru - Pemerintah  berinisiatif melaksanakan program replikasi pelayanan publik adalah menyusun model inovasi pelayanan publik. Model tersebut terkait penanganan tengkes atau stunting, penanganan inflasi, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) yang menjadi fokus program reformasi birokrasi tematik.

Menukil data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sudah banyak inovasi pelayanan publik yang lahir instansi pemerintah dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Inovasinya, dapat digolongkan dalam fokus reformasi birokrasi tematik yaitu penanganan tengkes, pengendalian inflasi, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). 

Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Abdul Hakim mengatakan, melalui model inovasi pelayanan publik ini diharapkan dapat mendukung percepatan reformasi birokrasi dengan fokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Salah satu tujuan penyusunan model inovasi pelayanan publik di bidang penanganan stunting, penanganan inflasi, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) adalah untuk mendapatkan masukan dan pengayaan dari para pakar akademik dari Perguruan Tinggi terkait tentang rencana model yang telah ditetapkan. sudah disusun bersama tim penyusun,” kata Juri dalam Focus Group Discussion (FGD) Review Rencana Model Inovasi Pelayanan Publik, kata Abdul Hakim dalam keterang resmi, dikutip Senin (30/9).

Lebih lanjut dikatakan, Kementerian PANRB menggandeng Tim Penulis Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Indonesia (UI) untuk menyusun Rencana Model Inovasi Pelayanan Publik. 

Rencana model inovasi ini merupakan hasil diskusi antara Tim Penulis dengan Kementerian PANRB, Kementerian/Lembaga terkait, serta inovator yang menjadi acuan pembelajaran.

Mengutip pola penanganan tengkes yang dilakukan pemerintah saat ini, seperti dijelaskan Manajer Tim Percepatan Penurunan Tengkes Setwapres, Iing Mursalin berujar, penanganan tengkes saat ini menyasar berbagai penyebab langsung dan tidak langsung, serta memerlukan kerja sama dan koordinasi lintas sektor di seluruh tingkat pemerintah, swasta, dan masyarakat.

“Program penanganan stunting sedang kami evaluasi dan diharapkan semua pihak di berbagai tingkatan memahami perannya masing-masing dan bekerja sama untuk mempercepat penanganan stunting,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, penulis model inovasi pelayanan publik bidang penanganan stunting dari Universitas Diponegoro, Amiin Rahman menyampaikan, bahwa dalam inovasi terkait penanganan stunting bertujuan untuk mengidentifikasi best practice inovasi penanganan tengkes di Indonesia.

“Model penanganan stunting ini sangat penting karena permasalahan stunting sangat kompleks dan tidak bisa dilakukan hanya dari sisi kesehatan dan gizi saja, oleh karena itu model ini sangat membantu dalam mencapai target penurunan angka stunting di Indonesia,” ujarnya. dikatakan.

Lebih lanjut, untuk model inovasi pelayanan publik di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), menurut Tim Pengawas P3DN Kementerian Perindustrian, Mia Meylinda menyampaikan, bahwa dalam upaya meningkatkan penjualan dalam negeri perlu dilakukan peningkatan. kualitas produk yang akan dipasarkan.

Lebih lanjut, menurut Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TIPN) Devi memaparkan, komponen model pengelolaan inflasi dalam penelitiannya terdiri dari produksi, panen dan penjualan dengan berakhirnya harga pangan dan terkendalinya kebutuhan pokok.

“Komponen tersebut dapat dilengkapi dengan strategi 4K yaitu keterjangkauan harga. Ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif dilakukan TIPN” ujarnya.

Sementara itu, tim penulis model pengendalian inflasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Evi Noor Arifah memaparkan, empat kunci yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi, baik di pusat maupun daerah. 

"Pertama, penyusunan anggaran pengendalian harga oleh seluruh pemerintah daerah, agar dapat melakukan intervensi bila diperlukan. Kedua, agar unsur-unsur di daerah seperti Pemda, Kepolisian, Kejaksaan rutin memeriksa persediaan bahan pokok di gudang penyimpanan,” tutupnya.



(Mediacenter Riau/MC Riau)

Struktur PPID

Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau

Dr. RAHMAN HADI, M.Si

Pj. Gubernur Riau

-

Wakil Gubernur

Ir. MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID, MT

Plh. Sekretaris Daerah

IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penghargaan

Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau

Pengelolaan Mutasi kepegawaian Terbaik

Pengelolaan Mutasi kepegawaian Terbaik

PENGGERAK PROVINSI LAYAK ANAK DAN PEMBINAAN FORUM ANAK TERBAIK NASIONAL TINGKAT PROVINSI

PENGGERAK PROVINSI LAYAK ANAK DAN PEMBINAAN FORUM ANAK TERBAIK NASIONAL TINGKAT PROVINSI

Anugerah Pesona Indonesia (API) 2019 meraih 5 Penghargaan

Anugerah Pesona Indonesia (API) 2019 meraih 5 Penghargaan

Juara ketiga sebagai destinasi wisata halal di Indonesia versi Muslim Travel Indeks (MTI)

Juara ketiga sebagai destinasi wisata halal di Indonesia versi Muslim Travel Indeks (MTI)

Anugerah Paramakarya 2019

Anugerah Paramakarya 2019

Juara I Penghargaan Subroto 2019 dalam Bidang Efisiensi Energi Nasional

Juara I Penghargaan Subroto 2019 dalam Bidang Efisiensi Energi Nasional

Informasi PPID

Informasi Data PPID Riau

Informasi Publik

704

  • 279 Tersedia Setiap Saat
  • 369 Berkala
  • 48 Serta Merta
  • 8 Dikecualikan

Permohonan Informasi

377

  • 110 Selesai
  • 184 Ditolak
  • 79 Sedang Proses

Member PPID

461

  • 460 Aktif
  • 1 Tidak Aktif

Info Grafis

Daftar Info Grafis

PPID OPD

Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau

PPID Kabupaten/Kota

Daftar link website PPID Kabupaten/Kota

Kota Dumai Kab. Siak Kab. Bengkalis Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Pelalawan Kab. Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kab. Kuansing Kab. Kampar Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir

Play Store