PEKANBARU - Sekretaris Daerah provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk menggesa Dana Aloksi Khusus (DAK). 

Pasalnya berdasarkan hasil evaluasi, Sekda Riau melihat masih ada beberapa kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) realisasinya masih rendah. 

"Ada beberapa OPD kegiatan DAK masih rendah, kita sudah pertanyakan apa masalahnya, dan apa kiat-kiat untuk mempercepat itu," kata Sekdaprov Riau, SF Hariyanto, Senin (1/11/2021). 

SF Hariyanto mengaku, pihaknya telah mendapat gambaran dari masing-masing OPD yang menjalankan DAK, bahwa mereka menyakini DAK bisa terserap maksimal tahun ini. 

Ditanya OPD mana yang realisasi DAK masih rendah, SF Hariyanto tidak merincikan angkanya. Namun, ada dibeberapa OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Riau. 

"Seperti di Dinas Kesehatan itu ada di RS Jiwa Tampan, Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR. Di Dinas PUPR itu ada pembangunan jalan Pedamaran setelah jembatan Pedamaran II, anggaran Rp21 miliar tapi baru terserap Rp3 miliar," terangnya. 

"Bukan berarti kita tidak bekerja. Jadi jalan itu bukan tidak bisa dibangun oleh kontraktor, tapi akses untuk mengangkut material jalan tidak bisa lewati. Sebab, akses untuk membangun jalan itu tidak bisa dilewati karena jembatan Pedamaran II mengalami kerusakan," sambungnya. 

Kerena itu, mantan Inspektur VI, Inspektorat Jenderal, Kementerian PUPR ini minta Dinas PUPR untuk melakukan revisi lokasi pembangunan jalan. 

"Makanya itu perlu dilakukan revisi dan jangan berpatokan dengan itu. Saya sudah minta Dinas PUPR untuk mengubah lokasi jalannya dan diusulkan ke pusat," ujarnya.

"Jangan dana DAK ini kita sibuk-sibuk mencari, tapi setelah ada malah tidak dipergunakan. Ini perlu saya ingatkan kepada seluruh OPD yang menerima DAK fisik. Jadi kita harus cerdas sedikit," tukasnya.