PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto menerima audiensi bersama Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS), Zaid Burhan. Pertemuan membahas tentang pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau.

Mengawali audiensi tersebut, Direktur Keuangan BPDPKS, Zaid Burhan menyampaikan kunjungan ke Provinsi Riau untuk melakukan koordinasi berkenaan dengan kelapa sawit. 

Ia menerangkan bahwa Provinsi Riau termasuk provinsi dengan jumlah kebun sawit yang besar. Berdasarkan data dari BPDPKS dari 16,38 juta hektar kebun sawit secara nasional, kebun milik rakyat ada 42 persen. Namun, berdasarkan data Ditjen Perkebunan luas kebun sawit di Riau 3,3 juta hektar. 

"Dan [kebun sawit di Riau] paling luas se Indonesia. Sedangkan sawit itu paling besar jumlah berada di Sumatera," kata Zaid, di Ruang Rapat Sekdaprov Riau Kantor Gubernur Riau, Kamis (07/10/2021).

Zaid mengatakan kepala sawit memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara khususnya dalam masa Pandemi COVID 19 ini. Menurutnya, biaya ekspor itu sangat tinggi. Hal ini juga karena stabilitas harga sawit juga cukup tinggi sekitar  2.800 - 3.000.

Dilanjutkannya, melalui BPDPKS ini ada beberapa program pemerintah dalam pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit diantaranya pertama, mendorong peremajaan sawit atau sawit-sawit yang sudah tidak produktif untuk peremajaan.

"Ini merupakan komitmen Bapak Presiden Jokowi untuk mendorong peremajaan sawit dengan target pertahun 180 hektar, dan diamanahkan untuk memberikan 30 juta perhektar namun dengan prosedur yang ditetapkan," ujarnya. 

Program kedua, imbuh Zaid, adalah program sarana prasarana perkebunan, seperti jalan - jalan produksi dalam pengelolaan sawit. Ataupun bentuk berupa barang seperti mesin pertanian, pupuk, alat pertanian dan lainnya.

Kemudian, ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan atau pengembangan berkenan sawit. Juga memberikan beasiswa bagi anak petani sawit dengan jenjang pendidikan D3/S1. Melalui dana pungutan ekspor dan  kegiatan penyuluhan yang bisa di manfaatkan kampus yang ingin mengembangkan penelitian terkini sawit.

Sementara itu, Sekdaprov Riau, SF Hariyanto menuturkan bahwa Pemprov Riau tentunya menyambut baik dalam program - program yang akan dilaksanakan oleh BPDPKS.

"Terima kasih atas penjelasannya, dan tentunya kami setuju, dan menyambut baik program yang akan dilaksanakan," ucap Sekdaprov Riau.

Namun, ia berharap selain program - program yang telah disampaikan oleh Direktur Keuangan BPDPKS, bukan hanya terkait jalan produksi sawit yang mendapatkan perhatian. Karena jalan - jalan yang dilalui oleh kendaraan yang mengangkut sawit seperti akses menuju pelabuhan atau daerah yang jalan sering dilalui untuk juga perlu mendapat perhatikan. 

"Inilah, harapan kami pak, ini juga merupakan aspirasi kami atau mohon kiranya pencerahan kepada kami terhadap jalan - jalan yang khusus sering di lalui kendaraan sawit ini pak," tutur Sekdaprov Riau.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Keuangan BPDPKS, Zaid Burhan menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan informasi yang disampaikan Sekdaprov Riau sehingga jalan - jalan yang di lalui juga mendapat perhatian.

"BPDPKS ini dibawah kementerian teknis sehingga BPDPKS akan menyediakan dana sesuai arahan dari komite pengarah. Namun, apa yang menjadi masukan dan informasi dari Pak Sekda akan kami sampaikan terkait jalan yang sering dilalui kendaraan pengangkut sawit," ujarnya.