Pekanbaru- Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kepolisian  Daerah (Polda) Provinsi Riau, Sabtu (22/2). Berbagai isu strategis dibahas bersama Kepolisian dan Kejaksaan.

Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III  DPR RI, Sari Yuliati disambut oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, Wakapolda Riau, Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo, Kejati Riau, Akmal Abbas, para Kapolres dan Kejari di Riau.

Pertemuan digelar di Aula Tribrata Mapolda Riau. Salah satu masalah yang jadi sorotan Komisi yang membuang hukum itu adalah sumber daya alam (SDA) di Riau seperti sawit, baru bara dan lainnya serta penggunaan senjata api.

"Kunjungan ke Riau, spesifik. Kita mempertanyakan kepada Pak Kapolda dan Pak Kajati, tentang sumber daya alam dan segala isinya," ujar Sari Yuliati.

Selain masalah itu, pembahasan lain yang tak kalah penting adalah terkait penyalahgunaan senjata api yang akhir-akhir ini sering terjadi di masyarakat.

Diketahui, penyalagunaan senjata api sering terjadi, baik oleh oknum aparat penegak hukum maupun masyarakat sipil. Bahkan, banyak pelaku tindak pidana yang beraksi menggunakan senjata api.

"Kita mendapati fenomena banyak terjadi penyalahgunaan senjata api. Kita tanyakan kepada Kapolda, masukan-masukanmya agar hal itu tidak terjadi lagi," kata Sari. 

Terhadap kunjungan itu, Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal menyatakan kesiapan pihaknya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Komisi III.

"Alhamdulillah kita sudah siap (menjelaskan semua)," ungkap Irjen Iqbal.

Iqbal menyampaikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Tim Aju dari Komisi III DPR RI terkait masalah-masalah yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Riau.

"Apa yang harus kami garisbawahi, Insya Allah akan kami jawab sejelas-jelasnya. Kami juga mohon koreksi dan petunjuk pada Komisi III DPR RI," tutur Irjen Iqbal.

Irjen Iqbal menegaskan, Polda Riau dan Kejaksaan akan terus melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana. Proses dilakukan sesuai alat bukti.

"Intinya yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penegakan hukum dan kamtibmas (tetap prioritas)," tegas Irjen Iqbal.