ppid@riau.go.id (0761) 45505

Diperlukan Komitmen Seluruh Pemangku Kepentingan Capai Target Percepatan Penurunan Stunting di Desa

  • PPID UTAMA
  • 07 November 2024
  • 19 View

BOGOR - Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT Luthfy Latief menyampaikan bahwa diperlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa untuk mencapai target percepatan penurunan stunting di desa. 

Baik di internal maupun eksternal desa atau supradesa, termasuk para pendamping desa, mulai dari pendamping profesional maupun struktural. 

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi pendampingan program percepatan penurunan stunting, yang disiarkan melalui YouTube Kemendes PDTT, Kamis (7/11/24). 

"Dalam upaya mencapai target percepatan penurunan stunting diperlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa," ucapnya. 

Luthfy Latief mengungkapkan pihak internal desa dalam upaya percepatan penurunan stunting ini diantaranya pemerintah desa, BPD, pendamping lokal desa, Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa, kader Posyandu guru PAUD dan lain sebagainya. 

Sedangkan pihak eksternal desa itu bisa dari dunia usaha, perguruan tinggi, media, pemerintah daerah kecamatan, TPPS kecamatan dan lain-lain. 

"Tugas umum pemerintah desa dan pemerintah di berbagai level dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 diantaranya penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pelaksanaan, peningkatan kualitas pemantauan, eevaluasi dan pelaporan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia," ungkapnya. 

Lutfhy Latief menambahkan, kerangka logis pencegahan dan penurunan stunting di desa, diantaranya adalah input, pproses, output, outcome, dan impact.

Adapun inputnya berupa regulasi atau kebijakan, pedoman dan panduan, kemudian pembentukan penetapan kelembagaan terkait stunting dan peningkatan kapasitas pelaku. 

Selanjutnya, untuk prosesnya adalah penyediaan data, Percepatan Penurunan Stunting (PPS) diintegrasikan dalam proses perencanaan pengembangan desa melalui Rembug Stunting Desa, penegakan kewenangan desa, sinkronisasi perencanaan pengembangan desa dan daerah.

"Perlibatan masyarakat dan pelaku lainnya baik dalam desa maupun supradesa (konsep pentahelix), serta pengetahuan dan evaluasi," katanya. 

Diungkapkannya lagi, untuk outputnya adalah adanya alokasi APBDes untuk stunting sebagai bukti kontribusi desa dalam PPS (sesuai kewenangannya), dan tersedianya layanan stunting di desa dari sektor terkait di luar kewenangan desa. 

Sedangkan untuk outcomenya sebut dia, tingkat cakupan layanan atau konvergensi layanan yang tinggi. 

"Impactnya turun angka prevalensi stunting dan tidak ada kasus baru stunting," tutupnya.



(Mediacenter Riau/ip)

Struktur PPID

Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau

Dr. RAHMAN HADI, M.Si

Pj. Gubernur Riau

-

Wakil Gubernur

Ir. MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID, MT

Plh. Sekretaris Daerah

IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penghargaan

Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau

Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020

Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020

Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII "baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII “baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

Penghargaan pembina K3 terbaik

Penghargaan pembina K3 terbaik

Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut

Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut

Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI

Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI

UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A

UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A

Informasi PPID

Informasi Data PPID Riau

Informasi Publik

704

  • 279 Tersedia Setiap Saat
  • 369 Berkala
  • 48 Serta Merta
  • 8 Dikecualikan

Permohonan Informasi

372

  • 103 Selesai
  • 184 Ditolak
  • 82 Sedang Proses

Member PPID

460

  • 459 Aktif
  • 1 Tidak Aktif

Info Grafis

Daftar Info Grafis

PPID OPD

Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau

PPID Kabupaten/Kota

Daftar link website PPID Kabupaten/Kota

Kota Dumai Kab. Siak Kab. Bengkalis Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Pelalawan Kab. Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kab. Kuansing Kab. Kampar Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir

Play Store