ppid@riau.go.id (0761) 45505

Buka Rapat Mekanisme BLUD, Begini Kata Asisten II Setdaprov Riau

  • PPID UTAMA
  • 11 November 2021
  • 808 View

PEKANBARU - Asisten II Setdaprov Riau, Evarefita membuka rapat implementasi dan mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan ini juga dibarengi  sosialisasi pengelolaan keuangan BLUD, dengan menggunakan aplikasi e-BLUD. Berlangsung di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur, Kamis (11/11/2021).

Dalam sambutannya, Evarefita mengatakan, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih baik akan diperlukan strategi kebijakan perbaikan sektor pelayanan publik.

"Strategi tersebut diwujudkan melalui unit kerja pemerintah, khususnya berbeda dengan unit kerja pemerintah pada umumnya, sehingga BLUD ini sebagai pengambilan keputusan," kata Evarefita.

Ia menyatakan, unit kerja pemerintah tersebut diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya, yang sekarang dikenal dengan nama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

"BLUD ini dibentuk agar dalam melaksanakan pelayanannya dapat meningkatkan produktifitas, efisiensi, dan efektiftas. Kita memang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan terbaik kepada masyarakat luas," ujarnya.

Ia menjelaskan, dasar hukum pengaturan terkait BLUD diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 

Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum. Sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLUD.

"Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang BLUD dan ditindaklanjuti dengan fleksibilitas BLUD yang diatur oleh peraturan kepala daerah," tambahnya.

Selain itu, Evarefita menuturkan ada enam dasar hukum yang harus dikuasai oleh BLUD dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kinerja BLUD tersebut. Berdasarkan Pasal 346 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang bahwa daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"BLUD ini memang tentang pelayanan kita terhadap masyarakat yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, yaitu BLUD diterapkan dengan sistem oleh satuan kerja perangkat daerah," tuturnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut harus lebih fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya.

"Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat unit perangkat kerja ini harus memiliki fleksibilitas yang baik. Dan meningkatkan fleksibilitasnya dalam pola pengelolaan keuangannya dan juga sebagai pengecualian dari ketentuan terkait dengan pengelolaan daerah pada umumnya," tutupnya.

(Mediacenter Riau/nb).



Struktur PPID

Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau

Dr. RAHMAN HADI, M.Si

Pj. Gubernur Riau

-

Wakil Gubernur

Ir. MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID, MT

Plh. Sekretaris Daerah

IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penghargaan

Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau

Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020

Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020

Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII "baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII “baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

Penghargaan pembina K3 terbaik

Penghargaan pembina K3 terbaik

Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut

Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut

Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI

Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI

UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A

UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A

Informasi PPID

Informasi Data PPID Riau

Informasi Publik

704

  • 279 Tersedia Setiap Saat
  • 369 Berkala
  • 48 Serta Merta
  • 8 Dikecualikan

Permohonan Informasi

395

  • 124 Selesai
  • 184 Ditolak
  • 82 Sedang Proses

Member PPID

462

  • 461 Aktif
  • 1 Tidak Aktif

Info Grafis

Daftar Info Grafis

PPID OPD

Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau

PPID Kabupaten/Kota

Daftar link website PPID Kabupaten/Kota

Kota Dumai Kab. Siak Kab. Bengkalis Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Pelalawan Kab. Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kab. Kuansing Kab. Kampar Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir

Play Store