PEKANBARU - Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Syahrial Abdi menyampaikan progres konversi Bank Riau Kepri (BRK) menuju BRK syariah dalam Forum Group Discussion (FGD) prospek dan tantangan penguatan Unit Usaha (UU) Bank Pembangunan Daerah (BPD) menuju Unit Usaha Syariah (UUS) secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI.

Ia menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan dalam konversi ini. Sebut Syahrial Abdi, Perda sudah ditetapkan oleh DPRD Riau. Namun Perda tersebut sudah sampai di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemprov Riau hanya menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kemendagri terkait hal ini.

"Sekarang ini sedang ada di Kemendagri, prinsipnya kita menunggu. Kami berharap segera bisa menerima SK tersebut sehingga ini bisa menjadi percepatan pemenuhan syarat yang kami lakukan (menuju BRK syariah)," katanya, usai FGD bersama Mensetneg di Ruang Kerja Asisten III Setda Riau, Rabu (8/9/21).

Syahrial Abdi menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sangat konsen bagaimana agar proses konversi ini berjalan dengan baik, dan ditargetkan paling lama pada Januari 2022 mendatang sudah berubah ke BRK syariah.

Ia menambahkan, rencana konversi menuju syariah ini juga sejalan dengan rencana dari Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) untuk membuat unit syariah dari bank daerah. 

"Kita dulu berencana spin-off (perubahan dari BRK menuju BRK syariah) pada tahun 2015 lalu, dan pada akhirnya tahun 2019 lalu melalui rapat umum pemegang saham sepakat untuk berubah ke syariah," sebutnya.

Syahrial Abdi mengungkapkan, terkait dengan perkembangan prospek ekonomi syariah di Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan beberapa provinsi yang ada di pulau Sumatera itu sangat mendukung pengembangan ekonomi syariah.

Oleh karena itu, sebutnya sejak tahun 2019 para pemegang saham Pemprov Riau, Pemprov Kepri dan kabupaten/kotanya sudah memutuskan untuk konversi BRK ke syariah.

"Artinya disini juga disampaikan perkembangan konversi tersebut, bahwa semua persyaratan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sudah dipenuhi oleh BRK, dan tinggal menunggu dari Kemendagri," ucapnya.

Ia menambahkan, sebenarnya targetnya November tahun ini sudah dilakukan launching BRK syariah, namun jika tidak tercapai  maka dibuat target paling lambat pada Januari 2022 mendatang. 

Pihaknya berharap pada bulan September ini sudah turun peraturan dari Mendagri, dan peraturan tersebut yang akan dijadikan acuan dan bahan bagi OJK untuk proses konversi ini.

"Kita berharap satu atau dua bulan ini kita bisa launching, kalau bisa akhir tahun ini kita launching, itu sangat bagus sekali. Namun paling lambat kita targetkan Januari 2022 mendatang sudah bisa launching," tutupnya.