PROFIL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN (BPBDPK) PROVINSI RIAU

A.   KEDUDUKAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan betanggung jawab kepada Daerah secara ex- officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

B.   ALAMAT

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman Nomor 438 Pekanbaru Telepon : 0761 855734

Email : bpbd@riau.go.id

Website : bpbd.riau.go.id

C.   DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

1.   Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan

Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.   Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah.

3.   Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.

4.   Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi serta

Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.

D.   TUGAS DAN FUNGSI

1.   Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta menyelenggarakan   kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundangundangan.

2.   Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  Badan menyelenggarakan fungsi :

a.   penyelenggaraan   perumusan   kebijakan   dan   pelaksanaan   tugas   pada   Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

b.   penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

c.   penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

d.   perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan  penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efesien;

e.   pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, menyeluruh;

f.    memfasilitasi pengembangan kelembangaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangakan usahanya dan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah;

g.   peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan swasta;

h. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E.   VISI DAN MISI

1.   VISI :

Terwujudnya Ketangguhan Provinsi Riau Dalam Mengahadapi Bencana

2.   MISI :

1.   Melindungi masyarakat Riau dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana

2.   Membangun Sistem Penanggulangan Bencana yang Handal.

3.   Menyelenggarakan fasilitas dan koordinasi dalam upaya rehabilitas dan rekonstruksi penggulangan bencana.

4.   Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan membangun kerjasama antar instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

5.   Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha di Provinsi Riau dalam penanggulangan bencana.

F. TUJUAN DAN SASARAN

1.   TUJUAN :

a.   Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana.

b.   Memantapkan pelaksanaan penanggulangan bencana pada setiap tahapan bencana.

c.   Meningkatkan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur public pasca bencana.

d.   Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan dalam efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

e.   Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

2.   SASARAN :

a.   Terwujudnya kesiapsiagaan dan kemampuan pemerintah dalam upaya pengurangan resiko bencana.

b.   Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan profesional.

c.    Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana.

d.   Terwujudnya penguatan kelembagaan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

e.   Terwujudnya masyarakat dan dunia usaha yang peduli bencana.

G.   GAMBARAN UMUM BIDANG-BIDANG

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat keprotokolan serta administrasi kepegawaian, membawahi :

1.1. Sub Bagian Perencanaan Program, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan penyajian data, penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

1.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola keuangan serta menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran ;

1.3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian.

2.   Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaran pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana, terdiri atas :

2.1. Sub  Bidang  Pencegahan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Sub  Bidang  yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana, menfasilitasi upaya pengurangan resiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan

2.2. Sub  Bidang  kesiapsiagaan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Sub  Bidang  yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana serta bimbingan teknis penanggulangan bencana.

3.   Bidang kedaruratan

Bidang kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaran penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan hidup dasar dan logistik pada saat tanggap darurat, terdiri atas :

3.1. Sub Bidang penyelamatan dan evakuasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat, memfasilitasi pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana; dan

3.2. Sub Bidang distribusi dan logistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik.