Wagubri Hadiri Rakor Penegakkan Disiplin Protokol Kesehatan Dan Penanganan Covid-19 Secara Virtual
PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) besama Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Kemaritiman dan investasi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Burhanuddin, dan Kepala BNPB Doni Monardo secara virtual.
Rapat yang berlangsung secara virtual tersebut dalam rangka penegakkan disiplin protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 dan diikuti secara virtual oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Minggu (31/1/2021) malam.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menko Bidang Kemaritiman dan investasi, Luhut Binsar Panjaitan, saat membuka rapat ia menyampaikan bahwa sosialisasi protokol kesehatan harus sampai kesemua lapisan masyarakat termasuk masyarakat tingkat bawah dan mensosialisasikan betapa bahayanya Covid-19.
"Sosio masyarakat ekonomi rendah itu perlu diberikan perhatian ekstra dari situasi bahayanya penularan Covid-19, karena masih ada sebanyak 21 persen yang percaya bahwa covid-19 merupakan konspirasi dan pada sosio ekonomi rendah hanya separuh, sekitar 56% yang menyadari kapasitas RS yang terbatas dengan tingginya kasus penularan," kata Luhut.
Sehingga peran seluruh stakeholder sangat penting serta para Gubernur dan Wakil gubernur serta para Walikota/Bupati sampai dengan Kecamatan dan kelurahan menjadi super penting untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya virus ini karena mutasi dari virus Covid-19 bisa lebih berbahaya lagi untuk kesehatan masyarakat indonesia.
Lanjutnya, penegakan disiplin aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) juga wajib dilakukan untuk menurunkan mobilitas masyarakat dan meningkatkan kepatuhan terhadap 3M, karena hal ini penting untuk menurunkan penambahan kasus baru dan angka kematian.
"Operasi Perubahan perilaku diharapkan bisa lebih dilakukan secara terukur antara TNI, Polri dan Satpol PP sehingga perekonomian masih tetap berjalan namun jumlah kasus bisa ditekan," pungkasnya.
Turut hadir saat Rapat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Chairul Riski. (MCR/sem)