ppid@riau.go.id (0761) 45505

DPRD Riau Sebut Dua Kriteria Yang Harus Dipenuhi Sebelum PSBB

  • PPID UTAMA
  • 13 May 2020
  • 850 View

PEKANBARU - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Arnita Sari menyampaikan bahwa terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi pemerintah daerah sebelum Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ia mengucapkan dua kriteria tersebut adalah konteks kesehatan dan konteks sosial. Dimana, dua poin ini menjadi sangat penting untuk segera dipenuhi sebelum berjalannya PSBB.

"Kita tahu angka pasien positif, Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Riau terus itu meningkat, itulah perlunya PSBB. Namun harus juga mempertimbangkan berbagai hal lainnya," katanya, saat dialog khusus bersama Rtv, Selasa (12/05/2020).

Arnita menuturkan, untuk skala konteks kesehatan, saat ini grafik di Provinsi Riau secara kumulatif meningkat tapi tidak terlalu tinggi, sedangkan angka kematian sudah sangat tinggi mencapai 107 orang persentasenya diatas 11,02%.

Sedangkan untuk konteks sosial, sebutnya, daerah yang berbatasan langsung dengan Riau sudah termasuk daerah terpapar Covid19, seperti di Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, bahkan negara tetangga Malaysia.

Anggota Komisi V DPRD Riau ini menekankan, perlu adanya pembatasan gerak orang-orang yang ada di daerah tersebut sehingga tidak menyebabkan penularan dari pihak lainnya.

"Konteks kesehatan itu perlu mempersiapkan sarana dan prasarana, APD, bad, rumah sakit atau gedung perawatan pasien, alat rapid test, PCR atau sebagainya, supaya tidak terjadi kekurangan. Untuk sosialnya, jika gerak masyarakat dibatasi maka bayarkan segera bantuan yang telah dianggarkan dan juga jaringan pengamanan harus diperketat," pungkasnya.

Dibahas masalah kesiapan PSBB di Riau, Arnita mengakui bahwa Riau sudah sangat siap karena tujuannya baik untuk memutus mata rantai virus Corona.

Namun, ia menyarankan agar pemerintah segera mempersiapkan segala sesuatu yang dianggap perlu dalam penerapan PSBB ini, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses tersebut.

"Harus antisipasi segala kemungkinan yang terjadi termasuk kekurangan alat kesehatan," ungkapnya. (MCR/IP) 

Struktur PPID

Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau

Dr. RAHMAN HADI, M.Si

Pj. Gubernur Riau

-

Wakil Gubernur

Ir. MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID, MT

Plh. Sekretaris Daerah

IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penghargaan

Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau

BKN AWARDS 2019 Kategori Penilaian Kinerja Tingkat Provinsi

BKN AWARDS 2019 Kategori Penilaian Kinerja Tingkat Provinsi

Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019

Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019

Innovative Government Award (IGA) 2019 sebagai provinsi terinovatif peringkat kelima

Innovative Government Award (IGA) 2019 sebagai provinsi terinovatif peringkat kelima

Informasi PPID

Informasi Data PPID Riau

Informasi Publik

704

  • 279 Tersedia Setiap Saat
  • 369 Berkala
  • 48 Serta Merta
  • 8 Dikecualikan

Permohonan Informasi

389

  • 120 Selesai
  • 184 Ditolak
  • 81 Sedang Proses

Member PPID

461

  • 460 Aktif
  • 1 Tidak Aktif

Info Grafis

Daftar Info Grafis

PPID OPD

Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau

PPID Kabupaten/Kota

Daftar link website PPID Kabupaten/Kota

Kota Dumai Kab. Siak Kab. Bengkalis Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Pelalawan Kab. Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kab. Kuansing Kab. Kampar Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir

Play Store