PEKANBARU - Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menegaskan pentingnya pengawasan seluruh pihak dalam proses penerimaan siswa di Sekolah Rakyat yang menjadi program Presiden RI Prabowo Subianto di bidang pendidikan. Terlebih, sekolah ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Mensos RI Saifullah saat mengunjungi Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka, Jalan Kayangan, Rumbai, Selasa (27/05/2025).

“Dalam rekrutmen siswa ini, kami mohon kita semua bisa ikut mengawasi,” ujarnya.

Dijelaskan, proses seleksi siswa tidak dilakukan secara sepihak. Ia menambahkan, bahwa ada tiga pihak utama yang memiliki peran penting dalam memberikan persetujuan terhadap calon siswa yang akan diterima.

"Pihak pertama adalah Kementerian Sosial melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertugas memberikan rekomendasi awal berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga calon siswa," jelasnya.

Pihak kedua adalah pemerintah daerah, yakni bupati, wali kota, dan gubernur, melalui Dinas Sosial masing-masing daerah. Persetujuan dari pejabat di daerah ini memastikan bahwa proses seleksi melibatkan pengawasan langsung di lapangan.

"Sementara itu, pihak ketiga yang terlibat adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Lembaga ini memberikan dukungan data untuk memastikan calon siswa benar-benar berasal dari keluarga yang memenuhi kriteria penerimaan," terangnya.

Setelah ketiga pihak tersebut memberikan persetujuan, maka akan diterbitkan Surat Keputusan (SK) baik di tingkat bupati/wali kota maupun gubernur sebagai dasar legalitas penerimaan siswa. Lebih lanjut, ia menambahkan pembukaan penerimaan siswa baru akan dilaksanakan sesuai pada tahun ajaran anak sekolah, yaitu bulan Juli.

“Jadi siapa yang bisa sekolah di sini (Sekolah Rakyat) tentu harus sesuai dengan segala kriteria dan mendapatkan persetujuan dari tiga pihak tersebut." tegas Mensos.