ppid@riau.go.id (0761) 45505
Pembangunan Daerah Harus Pro Masyarakat

Pembangunan Daerah Harus Pro Masyarakat

  • PPID UTAMA
  • 19 December 2019
  • 464 View

PEKANBARU - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Yan Prana Jaya, menyebutkan bahwa program-program pembangunan daerah harus pro masyarakat.

Ia menjelaskan pembangunan yang ada, mestinya selalu dilakukan pembenahan dan penyelesaian terhadap permasalah-permasalah pembangunan yang dihadapi saat ini.

Hal tersebut disampaikan Yan Prana Jaya saat memberikan kata sambutan dalam rapat persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2021, di ruang rapat Parlaungan lantai tiga Kantor Badan Penyelenggara Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Selasa (17/12).

"Pembangunan di Riau harus mampu menyelesaikan permasalah yang setiap tahun kita hadapi, seperti banjir, karhutla dan lain-lain," katanya.

Yan Prana Jaya mengungkapkan, ada beberapa permasalahan pembangunan Provinsi Riau yang dihadapi saat ini diantaranya, masih terdapat kesenjangan SDM antara kabupaten/kota di Provinsi Riau yang diukur dari capaian IPM kabupaten/kota.

Selanjutnya juga masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat, indek kualitas lingkungan hidup yang masih rendah, masih tingginya tingkat abrasi di wilayah pesisir dan sungai terutama di Pulau Rupat, Pulau Rangsang.

"Masalah tapal batas juga belum terselesaikan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, masih rendahnya potensi pengelolaan budaya dan masih rendahnya kinerja ASN dan pelayanan publik," ujarnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Sekda Riau mengatakan ada beberapa strategi dan arah kebijakan yang potensial untuk tahun 2021 mendatang yaitu meningkatkan hasil produksi hasil industri, meningkatkan produksi pertanian, memperbaiki iklim promosi dan investasi.

Ia menambahkan, peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin, meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa, meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, serta meningkatkan kompetensi wirausaha muda dalam menghadapi permasalahan yang ada.

"Dan masih banyak program lainnya, intinya harus mensejahterakan masyarakat dan memihak ke masyarakat," tutupnya. (MCR/IP)

Struktur PPID

Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau

IR. S. F. HARIYANTO M. T.,

Pj. Gubernur Riau

-

Wakil Gubernur

Indra, SE., MM

Pj. Sekretaris Daerah

IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penghargaan

Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau

Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020

Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020

Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII "baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII “baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

Penghargaan pembina K3 terbaik

Penghargaan pembina K3 terbaik

Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut

Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut

Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI

Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI

UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A

UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A

Informasi PPID

Informasi Data PPID Riau

Informasi Publik

611

  • 260 Tersedia Setiap Saat
  • 301 Berkala
  • 44 Serta Merta
  • 6 Dikecualikan

Permohonan Informasi

340

  • 94 Selesai
  • 181 Ditolak
  • 65 Sedang Proses

Member PPID

425

  • 424 Aktif
  • 1 Tidak Aktif

Info Grafis

Daftar Info Grafis

PPID OPD

Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau

PPID Kabupaten/Kota

Daftar link website PPID Kabupaten/Kota

Kota Dumai Kab. Siak Kab. Bengkalis Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Pelalawan Kab. Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kab. Kuansing Kab. Kampar Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir