PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto mempimpin Forum Group Discussion (FGD) tindak lanjut surat keputusan Menteri Dalam Negeri, tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Riau, terkait Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2021.

SF Hariyanto mengatakan, Pemprov Riau telah melakukan FGD tindak lanjut hasil evaluasi Ranperda pada hari ini. Juga melakukan penyempurnaan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) tentang P-APBD Riau Tahun 2021, sesuai dengan peraturan dalam Undang - Undang.

"Alhamdulillah Pemprov Riau telah melakukan FGD pada hari ini. Bertujuan untuk penyempurnaan agar dapat ditetapkan sebagai Perda yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan," kata SF Hariyanto, di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Rabu (03/11/2021).

Ia juga menjelaskan, mencermati dinamika yang terjadi selama proses penyusunan P-APBD Tahun 2021 memberikan gambaran, bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki bersama. Khususnya terkait implementasi proses mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. 

"Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah," tambahnya.

SF Hariyanto menyampaikan, Pemprov Riau sudah memiliki semangat bersama yang tinggi, dengan terus berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun program pembangunan interpretasi kepada masyarakat.

"Salah satu hal yang menjadi catatan penting pada evaluasi Ranperda Provinsi Riau tentang P-APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 ini adalah, nasionalisasi belanja perjalanan dinas dengan memperhatikan aspek efektifitas, efesiensi, kepatuhan dan kewajaran serta penghematan," ujarnya.

Pihaknya melanjutkan, adapun hasil rasionalisasi tersebut oleh Pemprov Riau telah dialihkan untuk mendanai sub kegiatan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Baik itu perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sesuai dengan kewenangan Pemprov Riau.

"Hal ini seiring dengan upaya efesiensi dan efektivitas pengalokasian anggaran yang perlu dilakukan dengan cara memberikan prioritas pada program program pemulihan ekonomi, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, dan kesehatan," jelasnya. 

Selain itu, Sekdaprov Riau menuturkan penghematan pelayanan mutlak harus dilakukan terutama untuk program kegiatan yang sifatnya tidak mendesak. 

"Untuk penghematan pelayanan ini mutlak harus dilakukan, terutama program kegiatan yang sifatnya tidaklah mendesak," tuturnya. 

SF Hariyanto juga mengungkapkan, bahwa Pemprov Riau telah memenuhi alokasi anggaran mandotori sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang - undangan terkait dengan alokasi fungsi pendidikan dan kesehatan. 

"Namun untuk fungsi penguatan pembinaan dan pengawasan, Pemprov Riau telah berupaya secara bertahap untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pegawasan sesuai dengan kewenangan atas efektivitas dan alokasi anggaran sebagai pelaksanaan ketentuan Perundang - undangan," tutupnya. 

Turut hadir dalam FGD tersebut mendampingi Sekdaprov Riau SF Hariyanto, Asisten I Setdaprov Riau Jenri Salmon Ginting, Asisten II Setdaprov Evarefita, Kepala BPKAD Provinsi Riau Indra dan perwakilan OPD terkait lainnya.

(Mediacenter Riau/nb).