PEKANBARU - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 menjadi tanggung jawab bersama Kabupten/Kota dengan Pemerintan Provinsi Riau.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Diklat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, Hasan saat mewakili Ketua Bawaslu Provinsi Riau pada rapat komitmen pembahasan dan persiapan pemilihan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH tahun 2024.

“Memang kerja tepat adalah kerja berat yang harus kita tanggung secara bersama - sama. Artinya bahwa bukan hanya kerjanya tapi juga berkaitan dengan pembagian beban biayanya,” kata Hasan di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur. Senin, (27/3/2023).

Dijelaskan Hasan untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 sendiri, pihaknya mengajukan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp. 104 miliar dengan pengajuan budget sharing sebesar Rp. 31 miliar atau secara presentase sebesar 30 persen.

“Berkaitan dengan angka - angka tersebut, kami di Bawaslu memang relatif lebih kecil dibanding dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena memang kita tidak ada pengadaan logistik, tetapi lebih ke honorarium. Tapi jumlah ini masih belum final,” terang Hasan.

Dalam rapat tersebut juga dilakukan kegiatan penandatanganan komitmen bersama antara Sekretaris Daearah Provinsi Riau bersama Sekretaris Daerah Kabupten/Kota se-Provinsi Riau.

Tentang kesiapan dana antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2024.

Sementara itu Asisten I Sekretariat Daearah Provinsi Riau, Masrul Kasmy menghimbau agar pelaksanaan kegiatan penganggaran ini hendaknya dilakukan secara efisien dan proporsional.

“Kami sampaikan kepada teman - teman dari Kabupten/Kota, dalam rangka penyusunan ini (anggaran) agar prinsip efisiensi dan rasionalisasi yang dapat terukur dengan baik bisa kita lakukan. Sehingga betul - betul ramping dan memiliki visi yang maksimal,” tutup Asisten I.