PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Brigjen TNI (Purn) Edy Afrizal Natar Nasution menjelaskan bahwa pada tahun 2023 ini, sejak bulan Januari hingga Maret, jumlah hotspot (bersumber data BMKG) berada di level medium hingga tinggi sebanyak 88 titik, dengan lahan terbakar seluas 32,14 Hektar. 

Wagub Edy Nasution menyampaikan bahwa sebelumnya Presiden Joko Widodo telah memberikan butir-butir arahan kepada seluruh komponen pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana.

Beberapa poin penting di antaranya yaitu, pentingnya sistem peringatan dini dalam penanggulangan bencana, edukasi dan rehabilitas bagi masyarakat untuk mengantisipasi potensi bencana, skenario penyelamatan dan evakuasi masyarakat harus diketahui bersama.

"Poin penting yang disampaikan Bapak Presiden kita beberapa waktu lalu adalah sebagai bentuk upaya meminimalisir dampak bencana, khususnya bencana kebakaran hutan dan lahan dalam skala Nasional," kata Edy Nasution.

Ia menambahkan, kondisi potensi peningkatan karhutla ini juga perlu diantisipasi lebih tinggi karena pada tahun 2023 ini Indonesia menjadi Ketua ASEAN dan memperoleh mandat untuk memimpin KTT ASEAN dan KTT terkait yang direncanakan pada bulan Mei dan September yang diperkirakan merupakan puncak musim kemarau tahun 2023.

"Indonesia juga akan memasuki masa pra Pemilu yang membutuhkan kewaspadaan terhadap hal-hal yang dapat menggangu kestabilan kamtibnas termasuk dari peningkatan karhutla di daerah," ujarnya. 

Menurut mantan Danrem 031/Wira Bima ini, filosofi yang mengatakan bahwa "mencegah itu lebih baik dari pada menanggulangi", dapat dipedomani dalam penanggulangan bencana karhutla dan kabut asap yang merupakan perbuatan disengaja.

"Artinya kesalahan akibat perilaku manusia dapat dilakukan dengan memperbaiki perilaku manusianya," terangnya. 

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Riau beserta seluruh komponen terkait diharapkan agar dapat bersinergi saling membantu guna mempersiapkan diri sebaik-baiknya, baik dari segi kelengkapan sarana prasarana, anggaran, peraturan dan hal-hal terkait lainnya.

"Tentunya ini berguna untuk mengantisipasi peningkatan potensi karhutla di daerah kita,"  tutupnya.