PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus melakukan intervensi guna menekan inflasi di wilayah setempat. Intervensi yang dilakukan di antaranya dengan menggelar operasi pasar murah. 

Pemprov Riau bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Riau telah juga melakukan intervensi dengan memantau ketersediaan stok di distributor, melakukan kerja sama dengan daerah penghasil di perbatasan antarprovinsi. Kemudian, merealisasikan dana BTT (Belanja Tidak Terduga) untuk pengendalian inflasi, melakukan kelancaran transportasi dan mendukung kelancaran logistik, dan menggencarkan gerakan menanam. 

“Ada beberapa intervensi yang kita berikan, yang pertama intervensinya kita lakukan operasi pasar, dan kedua kita membuka cadangan di mana inflasi kita itu ada di beras yang mencapai 1,7 persen. Jadi kita minta Bulog dan Polda mengawasi distribusi terhadap beras,” kata Sekdaprov Riau SF Hariyanto, Rabu (22/2/2023) usai memimpin rapat inflasi di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau. 

Dijelaskannya, dalam menekan harga beras di Provinsi Riau, khususnya di Pekanbaru dan Dumai, pihaknya meminta kepada Bulog untuk betul-betul menyampaikan kepada masyarakat, bahwa harga eceran tertinggi (HET) beras, dicantumkan ke pedagang. Baik pada saat operasi pasar maupun kepada pedagang yang berjualan. 

"Dari Bulog sampai dengan ke pasar atau pedagang, itu kita minta nanti dibuat striker harga beras premium sekian, HET sudah sesuai aturan. Kalau tidak kita kawal, beras ini akan membahayakan kenaikan inflasi. Kalau beras ini bisa kita atasi kita sudah sama dengan nasional inflasinya,” kata SF Hariyanto. 

Lebih lanjut, SF Hariyanto menegaskan kepada Pemerintan Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, untuk bisa secara bersama dengan Pemprov dalam mengatasi tekanan inflasi. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, SF Hariyanto, mengatakan, penyebab tingginya inflasi di dua daerah ini karena masih tingginya angka inflasi dari bahan pokok masyarakat, terutama untuk beras. 

Untuk itu perlu dilakukan penurunan inflasi dari beras dan daya beli masyarakat bisa meningkat. Penegasan terhadap kedua daerah ini, Sekda memberikan intervensi agar bisa menekan persentase inflasi. 

“Kita tadi rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dumai untuk membahas tentang inflasi memang inflasi kita 6,72 persen artinya ini kita kalau tidak bekerja sama akan sulit menyelesaikannya,” ujar. 

Disampaikan Sekdaprov Riau, bahwa angka inflasi di Kota Pekanbaru, 6,95 persen, Kota Dumai 6,63 persen, dan Tembilahan Indragiri Hilir 3,95 persen. 

"Jadi kalau tiga daerah ini mau sama-sama berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan semua stakeholder lainnya bisa menekan angka inflasi," ujarnya. 

Lebih jauh dikatakan Sekda, saat ini angka inflasi yang terendah di Provinsi Riau yakni Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk itu perlu juga bekerja sama dengan Tembilahan sebagai tolak ukur untuk mengatasi inflasi. 

“Alhamdulillah Tembilahan inflasi 3,6 persen ini cukup bagi sekali. Kita tadi menyepakati supaya sejauh mana tindak lanjut dari Kota Pekanbaru dan Dumai terhadap inflasi ini," ujarnya 

Kita harus bekerja sama, tidak saja Provinsi yang bekerja, tanpa didukung Kota Dumai dan Pekanbaru. Supaya inflasi ini sama-sama turun,” ungkapnya.