PEKANBARU - Provinsi Riau menjadi Provinsi pertama yang menggelar gebyar Audit Kasus Stunting (AKS) di Indonesia pada tahun 2023. Hal ini sebagai upaya Percepatan Penurunan Stunting, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021.

Kegiatan Gebyar AKS dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Provinsi Riau, dipusatkan di Posyandu Berkah Bersama, Jalan Tengku Bey, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Rabu (22/2/2023), dan diikuti oleh 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau secara virtual.

Bersamaan dengan audit kasus stunting ini, dilakukan juga pelayanan Keluarga Berencana (KB) serentak di seluruh wilayah Provinsi Riau. Pelayanan ini dimaksudkan untuk meningkatkan capaian keikutsertaan pasangan usia subur melalui program KB.

Juga untuk penurunan angka kebutuhan yang tidak terpenuhi yang merupakan salah satu target layanan intervensi sensitif yang harus diturunkan sesuai amanat lampiran Perpres Nomor 72 tahun 2021.

Adapun tema yang diusung pada acara ini adalah "Riau Bersama Bergerak Intervensi (Beraksi) menurunkan stunting melalui gebyar audit kasus stunting". 

Mengawali sambutannya, Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution katakan, Provinsi Riau sudah memiliki sejumlah komponen pendukung Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat provinsi.

Lalu, 12 TPPS kabupaten/kota, 172 TPPS kecamatan, dan 1.862 TPPS desa/kelurahan), Tim Pendamping Keluarga (TPK) diseluruh desa/kelurahan sebanyak  10.674 orang. Kemudian tim Satuan Tugas (Satgas) Stunting Provinsi dan Technical Assistant di 12 Kabupaten/Kota, serta Tim Pakar Audit Kasus Stunting di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

"Komponen utama ini harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Kinerja TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2023 harus ditingkatkan," ucap Wagubri Edy Natar.

"Mengingat penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun juga menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk dukungan dari sektor non pemerintah," lanjutnya.

Melalui kolaborasi penthahelix lintas sektor dan lintas program, kata Wagubri Edy, semua pihak dapat bersinergi untuk melakukan aksinya nyata yang terukur dan terfokus kepada tujuan yang sama yakni menurunkan prevalensi stunting di Provinsi Riau.

Dijelaskan dia, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting Provinsi Riau sebesar 17 persen, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan prevalensi stunting Tahun 2021 yakni 22,3 persen, artinya dalam satu tahun berhasil menurunkan 5,3 persen.

"Capaian ini merupakan prestasi kita bersama atas nama Provinsi Riau, sehingga Provinsi Riau termasuk ke dalam lima Provinsi di Indonesia yang berhasil menurunkan prevalensi stunting di atas 5 Persen," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, capaian tahun 2022 tersebut telah mencapai target Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau, yaitu 18,4 persen dan mencapai target  World Health Organization (WHO) yaitu 20%.

"Meskipun demikian, kita tidak boleh lengah dan tetap harus waspada dengan terus bekerja keras untuk memastikan prevalensi stunting Provinsi Riau jangan sampai naik," tegasnya.

"Untuk bisa memenuhi target nasional pada tahun 2024 di mana Prevalensi Stunting harus mencapai 14 persen. Maka dengan sisa waktu 1 tahun 10 bulan, kita harus bisa menurunkan minimal 3 Persen," pungkasnya.

Turut hadir pada acara tersebut, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN RI), Novian Andusti, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KBk Provinsi Riau, Fariza dan tamu penting lainnya.