PEKANBARU - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Mhd Jahari Sitepu terima langsung Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Gubernur Riau, Syamsuar. 

Penyerahan DIPA bertempat di Balai Serindit Gedung Daerah, Senin (5/12/22).  Kegiatan ini juga diikuti oleh Wali Kota dan Bupati se-Provinsi Riau dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau.

Setelah menerima langsung petikan DIPA dari Gubernur Syamsuar, Jahari Sitepu mengajak jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerjanya untuk bekerja lebih baik lagi dalam melayani bangsa.

“Semoga ditahun 2023 ini, kita dapat memaksimal kan anggaran serta terus mendorong Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang akuntabel dan transparan serta segera terealisasi untuk dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat banyak,” kata Jahari Sitepu.

Dalam kegiatan ini disampaikan pula bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah menerima Opini WTP dari BPK RI Tahun Anggaran 2021. Capaian ini merupakan yang ke-13 kali berturut-turut sejak Tahun 2009.

Sementara Gubri menyampaikan enam point Fokus APBN pada Tahun 2023 ini yaitu penguatan kualitas SDM, penuntasan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), pembangunan infrastruktur prioritas, pembangunan infrastruktur untuk sentra ekonomi baru, revitalisasi industri, dan implementasi reformasi birokrasi.

“Kita akan menghadapi tantangan dan perekonomian dunia yang mengalami perlambatan. Kita harus memiliki kesadaran dan sense of crisis yang tinggi," papar Gubri.

Selain itu, orang nomor satu di Riau itu juga menyatakan, bahwa diperlukan antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin. Hal itu agar tidak menganggu kesinambungan program reformasi struktural yang sedang dilakukan serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilaksanakan.