PEKANBARU - Hingga kini, masih banyak infrastruktur jalan di berbagai daerah di Riau yang butuh perbaikan dan perawatan oleh pemerintah. Khususnya pada jalan-jalan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau.

Permasalahan kerusakan jalan ini, hampir merata di seluruh daerah di Riau yang selalu menjadi keluhan bagi masyarakat Riau yang diharapkan menjadi perhatian lebih bagi Pemerintah. 

Penyebab kerusakan jalan-jalan ini juga tidak lepas dari lemahnya pengawasan  terhadap pengguna jalan. Seperti pada kendaraan bertonase besar dan truk over kapasitas atau odol yang selama ini disinyalir penyebab kerusakan pada jalan. Sementara, tidak semua kendaran-kendaraan tersebut juga tidak bayar pajak pada di Riau atau kendaraan dari luar provinsi Riau.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, menyampaikan, jika untuk pengawasan kendaraan yang diduga penyebab kerusakan jalan ini. Namun, sebelumnya ia sudah mengkoordinasikan dengan semua pihak. Terutama pada Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau untuk terus melakukan pengawasan dan melakukan tindakan pada kendaran-kendaraan yang menyalahi aturan.

"Ini dari awal sudah kita tegaskan, dan itu juga sudah banyak yang ditindak oleh dinas perhubungan kita di berbagai daerah. Kita harap ini juga harus terus ditegaskan ke depannya," kata Gubri Syamsuar pada kegiatan refleksi pembangunan Provinsi Riau tahun 2021, dan rencana kerja 2022 bersama Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution dan Sekdaprov Riau, SF Hariyanto, Sabtu (1/1) di Gedung Daerah Riau, Pekanbaru.

Sedangkan untuk perawatan, Syamsuar menyampaikan, setiap tahun anggaran perawatan maupun pembangunan jalan ini masuk dalam APBD Riau. Hanya saja belum bisa terpenuhi dengan maksimal sesuai kebutuhan yang menyebabkan lambatnya perawatan.

"Perawatan jalan ini memang keuangan kita belum mampu sepenuhnya. Namun, kita tetap mengupayakan dengan maksimal dengan berbagai cara agar jalan tersebut tetap terawat dan bisa terus digunakan masyarakat," ujarnya.

"Dan ini juga lah tujuannya UPT-UPT (Unit Pelayanan Teknis) kita di daerah. Di mana mereka juga dikasih anggaran agar bisa mengatasi dan menanggapi permasalah kerusakan jalan ini," tuturnya. 

Sementara, Setdaprov Riau SF Hariyanto yang juga Plt Kadis PUPR Riau menegaskan, jika kendala perawatan jalan ini belum maksimal kuncinya ada pada ketidak seimbangan anggaran di APBD Riau. Maka itu, hingga kini masih lamban dan terkendala.

"Namun, kita terus mencarikan solusi agar perawatan tetap jalan dan perbaikan terus dilakukan," ujarnya.

Mudah-mudah ditahun 2022 ini tambahnya, terkait permasalah ini bisa dijalankan dengan baik lagi. Termasuk pembangunan jembatan yang sebelumnya mangrak yang akan kita jalankan lagi agar dapat difungsikan masyarakat sesuai tujuan.

"Kita juga sudah koordinasikan semua ini termasuk dengan pusat mana proyek  yang mangkrak sebelumnya itu kita tuntaskan agar bisa digunakan masyarakat dan mebantu perekonomian masyarakat kedepan," tegasnya.

Kalau untuk jalan nasional, tahun 2022 ini pusat telah menuntaskan pelelangan. Sehingga perbatasan Riau dengan provinsi lain seperti Riau-Sumbar, Jambi dan lainnya tidak ada masalah dan tidak ada lagi yang rusak dan berlobang. Dan itu juga sudah jalan sebelumnya.

"Saat ini tinggal kita di daerah yang juga akan melakukan hal yang sama, yang pada Januari ini segera mulai lelang kegiatan," tuturnya.

1.058,22 Km Jalan di Riau dilakukan Pemeliharaan Selama 2021

Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, namun pemerintah provinsi Riau terus melakukan pembangunan infrastruktur. Pasalnya pembangunan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan perekonomian.

Dibidang infrastruktur dilakukan pembangunan jalan pada 14 ruas dengan panjang 25,07 Km. Pelebaran jalan pada dua ruas dengan panjang 3,42 Km, rekonstruksi jalan pada 19 ruas dengan panjang 29,05 Km.

"Kemudian, pemeliharaan jalan sepanjang 1.058,22 Km dan rehabilitasi jalan sepanjang 10,06 Km, serta jembatan dibangun pada tiga ruas jalan sebanyak dua unit," ujar Gubernur Riau, Syamsuar. 

Selain itu, Pemprov Riau juga melakukan pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya dilakukan di Tanjung Lapin, Kecamatan Rupat Utara sepanjang 64,75 meter. Pembangunan jaringan irigasi rawa, sebanyak 10 Daerah Irigasi Rawa (DIR), sepanjang 27.084 meter. Pemeliharaan jaringan irigasi sepanjang 76.936 meter, Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan.