PEKANBARU - Wakil Duta Besar Inggris, Matthew Downing dan Deputi United Nations Environment Programme (UNEP), Marlene Wilson serta organisasi internasional terkait lingkungan, melakukan kunjungan ke bumi lancang kuning. Dalam kesempatan tersebut, mereka melakukan pertemuan bersama Gubri Abdul Wahid di Kediaman Gubernur Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Rabu (07/05/2025).

Pertmuan dimulai dari makan malam bersama, diskusi santai, hingga foto bareng. Pada kunjungan ini, Perwakilan Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Bambang, menyampaikan harapan besar terhadap pemerintah daerah di provinsi Riau dapat mendukung pelaksanaan program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).

"Harapan kita adalah adanya komitmen yang kuat dan konsisten dari Pemda, sehingga apa yang kami tawarkan untuk Provinsi Riau ini benar-benar dapat terwujud. Karena kita akan melakukan program REDD+ di Riau," ujar Bambang.

Dijelaskan, pihaknya akan berkontribusi melakukan peluncuran program Green for Riau. Menurutnya, ini tidak hanya menjadi langkah awal pelestarian lingkungan, tetapi juga peluang besar bagi Riau untuk mendapatkan result based payment (pembayaran berbasis hasil) yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

"Semoga, besok dengan launchingnya program ini dapat menjadi batu loncatan untuk mendapatkan result based payment untuk Provinsi Riau yang dapat digunakan untuk pembangunan ke depannya," jelasnya.

Bambang menerangkan, REDD+ mencakup lebih dari sekadar perlindungan hutan dan restorasi gambut. Program ini memiliki multiplier effect, yakni efek berantai yang mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi lokal hingga nasional.

"Dengan akan mendorong ekonomi lokal, regional, dan juga mungkin nanti akan berdampak pada nasional. Karena ini merupakan piloting pertama proyek result-based payment, dimana kita mencoba melibatkan sektor swasta, komunitas, dan juga memberikan peran yang sangat besar kepada lembaga pendidikan serta universitas," terangnya.

Selain aspek ekonomi dan ekologi, program ini juga menyoroti pentingnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Oleh karena itu, program di Riau dapat menjadi contoh sukses implementasi pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

"Kita akan mengharapkan juga adanya pengakuan yang lebih besar kepada masyarakat adat yang ada di sini. Sehingga mereka juga bisa dapat hidup bergandengan dengan alam dan memberikan hasil yang sangat baik," tambahnya.

Gubri Abdul Wahid, menyambut positif perhatian yang diberikan UNEP dan mitra internasional terhadap provinsinya. Ia menuturkan hal ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen Pemprov Riau dalam menjaga lingkungan.

"Mereka punya penilaian bahwa kita ada komitmen untuk menjaga lingkungan dan lahan gambut. Sehingga dengan komitmen kita begitu, mereka punya perhatian terhadap kita. Tentu ada kompensasi dari sisi pelestarian lingkungan." tuturnya.

Sebagai informasi, program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) merupakan inisiatif global yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menekan emisi gas rumah kaca akibat penggundulan dan kerusakan hutan. Selain itu, program ini juga mencakup berbagai aktivitas kehutanan lainnya yang mendukung perlindungan iklim seperti pengelolaan hutan secara berkelanjutan, upaya konservasi, serta peningkatan cadangan karbon di dalam hutan.