Jakarta - Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid bersama seluruh bupati/wali kota di Provinsi Riau melakukan lawatan ke sejumlah instansi dan kementerian di Jakarta. Kali ini, Abdul Wahid dan rombongan mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong pemerintah pusat mengembangkan potensi perikanan dan kelautan di Riau.

Gubernur menegaskan, bahwa Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Ia menyebutkan posisi strategis Riau yang memiliki banyak pulau dan berada di jalur perdagangan dunia, berdekatan dengan Selat Malaka.

"Riau berada diperdagangan dunia. Potensi perikanan sangat besar. Dulu, sering kita dengar, pelabuhan ikan terbesar di Riau, Bagansiapiapi," kata Wahid di Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pihaknya memerlukan dukungan dan intervensi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya terkait pengembangan. "Maka, Kami butuh endorsment dan intervensi dari kementerian Kelautan dan Perikanan," jelasnya.

Lalu, ia menjelaskan bahwa Kepulauan Meranti memiliki potensi besar untuk perikanan tangkap maupun budidaya, meskipun saat ini masih terbatas dari segi fasilitas dan dukungan. Selain laut, Riau juga memiliki potensi besar dari keberadaan empat sungai besar yakni Indragiri, Kampar, Siak, dan Rokan.

"Soal kepulauan meranti, itu bisa dikembangkan potensi tangkap ikan maupun budidaya. Termasuk sungai-sungai besar di Riau, sangat berpotensi untuk dikembangkan," terangnya.

Wahid juga menyoroti potensi pantai mangrove yang bisa dikembangkan, terlebih dengan adanya program tabur benih kepiting. Ia mengungkapkan bahwa pengembangan udang vaname juga tengah berlangsung dan saat ini telah dikelola oleh pihak swasta di Pulau Rupat secara terintegrasi.

"Maka melalui diskusi ini, kami mohon dorongan untuk kemajuan perikanan dan kelautan kami di Provinsi Riau," harapnya.

Dalam diskusi tersebut, ia berharap adanya dorongan nyata dari pemerintah pusat agar sektor perikanan Riau bisa berkembang lebih pesat. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan menyatakan komitmennya untuk membantu program-program kelautan dan perikanan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Kami sebagai perpanjangan tangan Presiden, tentunya terus membantu apa yang akan menjadi pokok masalah dan program yang akan dilaksanakan kedepan. Baik itu yang tangkap, budidaya akan tetap kita lakukan kegiatannya di Riau," jelasnya.

Didit juga menyebut pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan fungsi balai dan UPT yang ada. Ia juga berharap Dinas Perikanan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat aktif bekerja sama dalam mendorong kemajuan sektor ini. 

"Untuk detailnya, di sini ada ada banyak dirjen kami, sehingga diperlukan pendalaman, tentunya kami juga memiliki balai dan UPT yang perlu kita tingkatkan sinergitasnya," sebutnya.

"Saya juga berharap, kadis provinsi maupun kabupaten/kota untuk bekerjasama dengan kami meningkatkan kesejahteraan rakyat di Riau," imbuhnya.

Dijelaskan dia, program prioritas yang akan dilakukan pihaknya antara lain perluasan kawasan observasi laut dan penerapan penangkapan ikan secara terukur. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan sekaligus menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi laut.

"Dalam jangka panjang, strategi ini diharapkan mampu menstabilkan kegiatan penangkapan ikan serta mendorong pengembangan budidaya perikanan di pesisir maupun daratan," ungkapnya.

Didit menegaskan, bahwa pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan kolaborasi aktif dari daerah. Dengan kerjasama tersebut, diharapkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Provinsi Riau dapat terus meningkat sesuai kebijakan nasional.

"Kami tidak bisa sendiri, kita bersama dengan didaerah meningkatkan kesejahteraan serta menjalankan kebijakan pemerintah pusat kepada masyarakat," tandasnya.