PEKANBARU - Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya mengungkapkan bahwa daya tampung sekolah yang disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini berada pada tingkat surplus atau melebihi dari yang dibutuhkan.

"Untuk proses PPDB sebenarnya tidak ada masalah. Daya tampung itu surplus, namun yang jadi persoalan semua siswa ingin masuk sekolah negeri. Ibaratnya kalau di Pekanbaru, semua ingin masuk SMA 1 dan SMA 8. Di sinilah persoalannya. Kalau anak-anak kita mau di mana saja sekolah, tentu tidak akan ada persoalan sebab daya tampung itu melebihi dari cukup," kata Erisman Yahya, Sabtu (3/5/2025).

Ketersediaan daya tampung tersebut, dikatakan Erisman merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka putus sekolah di Provinsi Riau.

"Sejak 5 tahun terakhir kita telah sukses menjalankan program wajib belajar 12 tahun. Kita berikan daya tampung yang memadai untuk tamatan SLTP sederajat, karena ini bertujuan untuk menekan angka putus sekolah," katanya.

Untuk itu, Erisman mengimbau peserta didik agar tidak terobsesi pada satu sekolah ternama saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Kita mengimbau agar peserta didik tidak terpaku pada satu sekolah saja. Sekolah ternama itu bukan satu-satunya pilihan. Kita juga sudah bekerja sama dengan sekolah swasta, SMA dan SMK swasta dengan memberikan Bosda Afirmasi. Hal ini adalah upaya kita dalam memberikan kesempatan pada anak-anak untuk belajar secara gratis," sebutnya.

"Yang terpenting itu kan bukan dimana sekolahnya, tapi tentang bagaimana siswa itu punya niat yang tinggi. Kalau belajar yang tekun dan punya spirit sendiri dalam hatinya pasti akan jadi orang hebat," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengeluarkan surat edaran yang bersifat meringankan beban orang tua dalam proses pembelajaran siswa di sekolah. Sehingga, para siswa tidak merasa terganggu dalam proses belajar mengajar.

"Kita juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada masyarakat sebagai upaya meminimalisir angka putus sekolah. Sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dengan masalah sekolah. Orangtua tidak perlu khawatir untuk membayar uang perpisahan, study tour, uang buku dan sebagainya," katanya.

Selain itu, terkait Sekolah Rakyat, Erisman juga menyebutkan sesuai arahan dari program Presiden RI Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat akan dilaksanakan di setiap Kabupaten/Kota. Untuk guru yang akan direkrut di Sekolah Rakyat nanti, akan diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Kementerian Pendidikan hanya membantu dan memfasilitasi.

“Sesuai yang disampaikan Pak Gubernur yaitu Sekolah Rakyat sementara akan ditempatkan di asrama haji. Rencananya guru yang mengajar di Sekolah Rakyat nanti akan diangkat menjadi PNS Kementerian Sosial,” ujarnya.

Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 ini, ia berharap pendidikan semakin kuat berkomitmen untuk memperbaiki potret pendidikan di Indonesia.

“ Kita berharap di Hari Pendidikan ini semakin kuat komitmen kita untuk memperbaiki potret pendidikan di Indonesia,” imbuhnya.