PEKANBARU – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan menegaskan keterlibatan sektor swasta sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di daerah rawan seperti Riau. Hal itu disampaikan usai menghadiri Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Selasa (29/4/2025).

"Swasta jangan hanya diam saja, kita libatkan mereka secara langsung, membentuk satgas darat, menyediakan perlengkapan, menggelar pelatihan dan lainnya. Tadi setelah apel, mereka menyatakan siap dan sebagian sudah berjalan," kata Budi Gunawan.

Ia menyebut, beberapa perusahaan telah menunjukkan komitmen dengan menjaga wilayah konsesinya bebas dari kebakaran. Bahkan, area radius 5 kilometer dari konsesi mereka pun dipantau agar tak terjadi kebakaran.

"Untuk mendukung upaya ini, kita juga akan menambah sarana pendukung, termasuk helikopter, demi membantu pemda dalam pemadaman dan mitigasi," ujarnya.

Terkait perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan, Menko Polhukam menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas. Penegakan hukum, termasuk pencabutan izin usaha, akan dilakukan jika terbukti ada pelanggaran.

"Saya sudah koordinasi dengan Kapolri dan Kapolda. Nanti juga dengan gubernur dan Kementerian Lingkungan Hidup. Jika terbukti, penegakan hukum tetap jadi prioritas, termasuk pencabutan izin usaha," tegasnya.

Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan dan mencegah konflik lintas batas akibat asap karhutla.