PEKANBARU - Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Riau, Rahima Erna mengatakan bahwa menuju era Satu Data Provinsi Riau dan keterbukaan pemerintah (Open Government), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola data Pemerintah. 

Hal ini disampaikannya saat membuka workshop optimalisasi rumah data untuk pencegahan korupsi Sumber Daya Alam (SDA) di Riau secara virtual yang diselenggarakan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Kamis (9/12/2021).

"Data yang dimaksud adalah data statistik sektoral dan data geospasial tematik, yang merupakan aset strategis sebagai landasan untuk perencanaan pembangunan di Provinsi Riau," katanya.

Rahima Erna menerangkan, hal ini diperkuat bahwa Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) akan menjadi payung besar bagi kegiatan Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Riau sendiri. Oleh karena itu diperlukan tata kelola data yang baik yang mana hal ini tidak terlepas dari komitmen pembenahan kelembagaan sebagai pintu utama pelaksanaan dan penanggung jawab data.

Dalam mewujudkan agar ketersediaan data dan informasi dapat terpenuhi telah dibentuk Forum Data Sektoral yang mana sesuai diamanatkan di dalam Perpres dan Pergub dimaksud bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau merupakan pembina dari pada Data Statistik Sektoral dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai pembina untuk spasial tematik, Diskominfotik Provinsi Riau selaku Walidata dan Bapedalitbang sebagai Sekretariat/Koordinator Forum Data.

"Untuk terpenuhinya dan tersimpannya serta terstandarnya data yang diamanatkan oleh regulasi dimaksud Diskominfotik Riau telah meginisiati pembangunan system database sebagai sistem pengelolaan, penyimpanan data dan berbagi pakainya data terhadap data dan informasi yang ada di perangkat daerah yakni Database Rumah Data," jelasnya.

Lebih lanjut Rahima meengungkapkan, selain sebagai server penyimpanan dan pengelolaan data, Rumah Data juga menjadi sarana untuk pempublikasian data dan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan, stakeholder, dunia usaha dan publik. Terutama sebagai basis di dalam kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Pemanfaatan database yakni Rumah Data merupakan solusi untuk mengatasi setidaknya untuk dua hal penting yakni mendorong peningkatan kualitas data pemerintah daerah dari hal yang tidak diinginkan seperti hal kehilangan data, tumpang tindih, tidak sinkronnya data satu sama lainnya dan memastikan data dapat berbagi pakai antar satu institusi dengan institusi lainnya.

"Dengan adanya database yang terintegrasi, sinkronisasi, standard atau format  yang sama, dengan adanya kode referensi, maka data dan informasi yang valid, akurat dan terupdate akan meminimalisir ruang untuk terjadinya pidana korupsi," tutupnya.