PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau dan Tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yaitu RSUD Arifin Achmad (AA), RSUD Petala Bumi, dan Rumah Sakit Jiwa Tampan.

Dijelaskan Gubri, rapat yang berlangsung di Kediamannya tersebut bertujuan untuk membahas pengelolaan dan optimalisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sektor kesehatan.

Dalam kesempatan itu Abdul Wahid menekankan pentingnya peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan BLUD, khususnya di RSUD. Ia menegaskan bahwa BLUD harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat serta mengelola keuangan secara profesional dan akuntabel.

Gubri mendapati bahwa per akhir 2024, utang RSUD AA telah mencapai Rp.130 miliar, dengan Rp.60 miliar di antaranya merupakan utang obat-obatan atau farmasi. Ia meminta agar permasalahan ini untuk segera diatasi sehingga tidak berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat.

“Saya melihat 45 persen belanja RSUD AA itu di farmasi dan 39 persen untuk remunerasi. Ini harus ditekan sehingga beban utang itu bisa terselesaikan,” tegas Gubri.

Gubri berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat peran BLUD dalam pelayanan kesehatan di daerah. Ia juga meminta agar seluruh pihak terkait terus berkoordinasi dalam mengawal implementasi kebijakan yang mendukung pengembangan RSUD sebagai BLUD yang profesional dan berdaya saing.

“Yang penting bagaimana RSUD dapat berjalan dengan baik, pelayanan tidak kurang ke masyarakat. Namun biaya-biaya harus ditekan, supaya efisiensi anggaran RS juga sehat. RS bukan hanya menyehatkan orang sakit, tapi RS nya juga harus sehat,” katanya.

Dengan adanya koordinasi yang lebih baik antara Pemprov, Dinas Kesehatan, dan RSUD, diharapkan pelayanan kesehatan di daerah semakin berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

“Saya tidak bisa berkerja sendiri, maka dari itu saya butuh bantuan dari bapak/ibu sekalian. Sampikan data yang benar kepada saya, sehingga saya dapat mengambil kebijakan dengan benar. Kita harus berpikir jernih untuk menyesaikan masalah ini,” tutup Abdul Wahid.