PEKANBARU - DPRD Riau membentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau. Gubernur Riau, Syamsuar berharap konflik lahan di Provinsi Riau dapat segera diselesaikan dengan baik.

"Kami tentunya ini menyambut baik ya, kesepakatan dewan untuk membentuk pansus penyelesaian masalah konflik lahan, dan kami dari pemerintah turut mendukung," katanya, di DPRD Riau, Senin (1/11/2021).

Gubri juga menyampaikan bahwa atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga mensupport pembentukan pansus ini. Karena ungkapnya, ini merupakan tugas bersama antara  Pemprov Riau dan DPRD.

"Kita tahu juga komisi II DPR RI juga sudah ada pansus yang mengurus ini (konflik lahan)," ucapnya.

Untuk itu, ia mengungkapkan perlu sinergitas semua stakeholder agar titik persoalan terkait konflik lahan dapat diselesaikan dengan baik. Penyelesaian konflik lahan ini menjadi perhatian karena berdasarkan data dari Komisi II DPR RI konflik lahan paling banyak terdapat di Riau, demikian yang dikatakan Gubernur Syamsuar.

"Komisi II itu sampaikan kepada saya konflik lahan yang paling banyak di Riau. Oleh karena itu, Komisi II datang kesini (berkunjung ke Riau)," lanjut Gubri.

Kunjungan Komisi II DPR RI itu, jelas Gubri untuk memberikan solusi terhadap konflik lahan masyarakat masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau, agar konflik ini secara bertahap dapat diselesaikan.