Jakarta - Bupati Siak Alfedri didampingi sejumlah kepala OPD melakukan Audiensi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS). Republik Indonesia. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Menara Bappenas RI Jakarta, pada Senin (22/7/2024).

Audiensi tersebut, dalam rangka singkronisasi program pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Khususnya, program prioritas nasional di Kabupaten Siak serta untuk mempercepat pengembangan wilayah.

Kehadiran Alfedri beserta rombongan, disambut langsung oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama BAPPENAS RI, Teni Widuriyanti. Tampak pula, Deputi Bidang Pengembangan Regional Tri Dewi Vigiyanti dan Direktur Regional I Abdul Malik Sadat Idris .

Dihadapan pejabat Negara tersebut, Alfedri menjelaskan, bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Siak telah memasuki tahap akhir penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak tahun 2025 - 2045. Program tersebut telah diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Riau dan RPJP Nasional.

Pada kesempatan itu, Alfedri juga  memaparkan beberapa program seperti infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, perhubungan, serta pariwisata. Ia berharap, sejumlah program prioritas itu, mendapat dukungan dari APBN kedepannya.

"Kami mengusulkan adanya pelebaran dan peningkatan jalan yang statusnya merupakan jalan nasional yang melintas di Kabupaten Siak seperti di Kecamatan Lubuk Dalam,” kata Alfedri.

Selain itu, menurut Alfedri, saat ini kondisi jalan di Siak, arus lalu lintasnya terbilang sibuk dan melewati kawasan padat penduduk.

Alfedri juga berharap adanya dukungan dari Pemerintah Pusat terkait penataan kawasan heritage di Siak. Hal itu mengingat Siak yang terkenal dengan sejarahnya.

"Untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi perencana di OPD Pemerintah Kabupaten Siak, kami berharap kedepannya ada pendampingan dari Bappenas melalui Bappeda Kabupaten Siak," tandasnya.

Sementara itu, Teni Widuriyanti mengatakan, bahwa pembangunan harus berdasarkan urgensi dan direncanakan dengan baik. Selain itu, pembangunan yang dilakukan juga harus terpadu dan tidak berdiri sendiri melainkan kolaborasi dari berbagai sumber pendanaan.

"Secara nasional pengembangan arah kebijakan di Sumatera akan berfokus pada mata rantai utama Bio Industri dan Kemaritiman yang berdaya saing, berkelanjutan, serta hubungan ekonomi biru di kawasan barat Indonesia," katanya.

Tidak hanya itu, Teni Widuriyanti juga menyebut bahwa untuk Provinsi Riau akan diarahkan kepada integrasi ekonomi Indonesia dan Asean dan penumpu ketahanan Bio Industri.