ppid@riau.go.id (0761) 45505
Penanganan Krisis Lingkungan Membutuhkan Kerjasama Semua Pihak

Penanganan Krisis Lingkungan Membutuhkan Kerjasama Semua Pihak

  • PPID UTAMA
  • 05 July 2024
  • 47 View

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI mengatakan bahwa krisis lingkungan merupakan masalah global. Untuk itu, dalam penanganan krisis iklim membutuhkan kerjasama seluruh sektor, baik negara, organisasi internasional, pelaku usaha, hingga masyarakat. 

Oleh karena itu sebut Wapres RI ini, Indonesia turut berupaya melakukan pelestarian lingkungan berkelanjutan melalui komitmennya dalam perjanjian Paris yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016.

Dia mengungkapkan, pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen melalui skenario upaya sendiri dan 43,2 persen melalui dukungan Internasional pada tahun 2030.

"Ini difokuskan pada lima sektor yaitu kehutanan, energi, limbah, proses Industri  penggunaan produk, serta pertanian," katanya, dalam peringatan puncak acara Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dikutip dari YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Jumat (5/7/24). 

Ma'ruf Amin menambahkan, saat ini dunia masih menghadapi tingkat krisis global yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati dan polusi. 

Wapres RI tersebut menyebutkan, perubahan iklim akibat peningkatan emisi gas rumah kaca mengakibatkan suhu global naik, cuaca ekstrem dan kenaikan permukaan laut.

Sehingga kondisi ini berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati akibat banyaknya spesies yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan ekstrim. 

Tidak hanya itu terangnya, polusi udara yang ekstrem juga beresiko menyebabkan penyakit pernafasan pada manusia dan gangguan kesehatan lainnya. 

Supaya dampak dari emisi khas rumah kaca, dia berharap agar perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati dan polusi ini dapat ditangani dengan baik. 

"Agar dampaknya tidak meluas ke berbagai aspek kehidupan seperti lingkungan, kesehatan masyarakat dan laju pembangunan, ketiga krisis ini perlu segera di tangani," tutupnya.



(Mediacenter Riau/ip)

Struktur PPID

Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau

IR. S. F. HARIYANTO M. T.,

Pj. Gubernur Riau

-

Wakil Gubernur

Indra, SE., MM

Pj. Sekretaris Daerah

IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penghargaan

Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau

Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020

Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020

Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII "baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII “baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

Penghargaan pembina K3 terbaik

Penghargaan pembina K3 terbaik

Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut

Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut

Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI

Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI

UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A

UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A

Informasi PPID

Informasi Data PPID Riau

Informasi Publik

611

  • 260 Tersedia Setiap Saat
  • 301 Berkala
  • 44 Serta Merta
  • 6 Dikecualikan

Permohonan Informasi

332

  • 93 Selesai
  • 181 Ditolak
  • 58 Sedang Proses

Member PPID

421

  • 420 Aktif
  • 1 Tidak Aktif

Info Grafis

Daftar Info Grafis

PPID OPD

Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau

PPID Kabupaten/Kota

Daftar link website PPID Kabupaten/Kota

Kota Dumai Kab. Siak Kab. Bengkalis Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Pelalawan Kab. Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kab. Kuansing Kab. Kampar Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir