JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing, maka Indonesia harus memperkuat Digital Public Infrastructurenya atau semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik.

Tidak hanya itu menurut Presiden RI, Indonesia juga harus memperkuat transformasi GovTech Indonesia, yakni satu portal terintegrasi yang dinamakan dengan INA Digital. 

"Di situ (GovTech Indonesia INA Digital) ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan izin usaha, ada perpajakan dan lain-lainnya," ucapnya dalam SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/5/24). 

Jokowi mengungkapkan, memang dengan adanya peluncuran GovTech Indonesia INA Digital ini adalah tahap awal Indonesia memulai digitalisasi pelayanan publik.

Kemudian, ASN digitalnya juga harus disiapkan, sistemnya terus di sosialisasikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap. 

"Tapi engga apa, saya kira migrasi memang harus bertahap, yang penting dimulai dulu," katanya. 

Terakhir, Presiden RI  menitipkan pesan kepada setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi, interoperabilitas aplikasi dan data. 

Dia menyebutkan, tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu, karena merasa datanya milik instansi tertentu, datanya milik kementerian, datanya milik lembaga tertentu, atau datanya milik Pemda tertentu. 

Katanya, kalau hingga saat ini egosentris masing-masing instansi dipelihara maka Indonesia akan sulit untuk maju dan semakin berkembang. 

"Tidak akan maju kita kalau egosentris itu kita pelihara. Jadi sekali lagi tinggalkan praktek-praktek lama tinggalkan mindset mindset lama," tutupnya.