ppid@riau.go.id (0761) 45505
Menteri PANRB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Juni

Menteri PANRB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Juni

  • PPID UTAMA
  • 07 May 2024
  • 45 View

Pekanbaru -- Pemerintah segera memulai tahapan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), baik untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) CPNS di lingkungan sekolah kedinasan maupun CASN secara umum di berbagai kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, seleksi CPNS sekolah kedinasan akan dimulai pada bulan Mei 2024.

“Pembukaan pendaftaran CPNS melalui sekolah kedinasan akan dimulai bulan ini juga, sekarang proses koordinasi penetapan formasinya di masing-masing instansi,” ujar Anas, dikutip dari laman Kementerian PANRB, Selasa (07/05/2024).

Anas mengungkapkan, tahun 2024 Kementerian PANRB menetapkan persetujuan formasi pada delapan instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi 3.445 formasi.

Instansi tersebut adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Intelijen Negara (BIN).

Adapun sekolah kedinasan yang akan diberikan alokasi formasi adalah Politeknik Keuangan Negara – Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN-STAN), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN).

Kemudian, Politeknik Statistika – Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim), Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG), serta 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kemenhub.

“Sekolah kedinasan yang diberikan alokasi dengan mempertimbangkan tantangan zaman. Misalnya di STMKG, di mana kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Juga di Politeknik Siber dan Sandi Negara di mana digitalisasi tak terelakkan, sehingga kita butuh talenta misalnya terkait cyber security,” kata Anas.

Selain CPNS sekolah kedinasan, pada bulan Juni mendatang pemerintah juga akan membuka rekrutmen CASN di seluruh tanah air.

“Kami targetkan pendaftaran CASN dimulai Juni 2024,” ujar Anas.

Menteri PANRB mengatakan, pihaknya telah memberikan persetujuan 1,2 juta formasi ASN dengan alokasi 427.650 formasi pada instansi pusat dan 862.174 formasi pada instansi daerah. Jumlah tersebut merupakan bagian dari tahap awal pemenuhan kebutuhan 2,3 juta ASN yang akan direkrut secara berkelanjutan.

Anas mengatakan, saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang mempercepat verifikasi terhadap pengisian formasi yang dilakukan K/L dan pemda. Namun, tercatat masih ada empat instansi yang belum melakukan pengisian rincian formasi.

“Untuk kepastian jadwal pengumuman oleh instansi, pendaftaran, dan seleksi, masih dinamis mengikuti perkembangan yang ada, karena ini juga terkait dengan kecepatan dan ketepatan pengisian dari K/L dan pemda. Karena ada kasus, pemda mengisi rincian, setelah diverifikasi BKN ternyata keliru, maka harus dibetulkan lagi,” ujarnya.

Anas merinci, dari total usulan yang disampaikan serta yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BKN, kebutuhan pemenuhan SDM talenta digital untuk penempatan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 2.906 dan pemerintah daerah sebanyak 19.817 formasi. Total pemenuhan SDM yang akan ditempatkan di IKN sebanyak 71.643 formasi.

“Jumlah itu terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK,” papar Menteri Anas.

Lebih lanjut Anas menekankan bahwa seleksi CASN menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas dan seluruh informasi mengenai alur seleksi akan diumumkan melalui kanal-kanal resmi instansi pemerintah. Anas pun meminta agar masyarakat tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan.

“Contohnya live score hasil tes di Kantor BKN. Peserta tes berada di dalam gedung, sedangkan orang tua dapat langsung melihat hasilnya secara realtime. Dengan adanya live score di YouTube, maka tidak ada titipan orang dalam,” tandasnya.



(Mediacenter Riau/pr)

Struktur PPID

Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau

IR. S. F. HARIYANTO M. T.,

Pj. Gubernur Riau

-

Wakil Gubernur

Indra, SE., MM

Pj. Sekretaris Daerah

IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penghargaan

Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau

Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020

Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020

Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII "baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII “baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

Penghargaan pembina K3 terbaik

Penghargaan pembina K3 terbaik

Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut

Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut

Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI

Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI

UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A

UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A

Informasi PPID

Informasi Data PPID Riau

Informasi Publik

611

  • 260 Tersedia Setiap Saat
  • 301 Berkala
  • 44 Serta Merta
  • 6 Dikecualikan

Permohonan Informasi

327

  • 93 Selesai
  • 181 Ditolak
  • 53 Sedang Proses

Member PPID

411

  • 410 Aktif
  • 1 Tidak Aktif

Info Grafis

Daftar Info Grafis

PPID Kabupaten/Kota

Daftar link website PPID Kabupaten/Kota

Kota Dumai Kab. Siak Kab. Bengkalis Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Pelalawan Kab. Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kab. Kuansing Kab. Kampar Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir