PEKANBARU - Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau, Robinson Siregar mengajak Pemerintah Daerah kota dan kabupaten di Riau untuk  tanggap ancaman narkoba, yaitu dengan melakukan kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN). 

Hal itu disampaikan Robinson dalam acara Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) Tahun 2021 di Hotel Prime Park Pekanbaru, Kamis (14/10/2021). 

Permasalahan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba yang terjadi di Indonesia memerlukan kebijakan yang responsif dan komprehensif. Dari seluruh struktur pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah sehingga seluruh wilayah di Indonesia menjadi wilayah yang tanggap ancaman narkoba. 

Adapun langkah untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencanangkan suatu program yang disebut Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN). 

Kepala BNNP Riau, Robinson Siregar menyebutkan bahwa menurut hasil survei yang dilakukan BNN dan LIPI tentang survei nasional penyalahgunaan narkoba di 34 provinsi di Indonesia tahun 2019 menyebutkan angka prevalensi secara nasional mencapai 1,8 persen atau 3,4 juta penduduk Indonesia. 

Ini berada pada rentang usia produktif antara 15-64 tahun. Sementara kerugian terbesar dalam penyalahgunaan narkoba, kata Robinson adalah pelemahan karakter individu yang menyebabkan lemahnya ketahanan masyarakat sebagai awal dari kehancuran bangsa. 

"Oleh karenanya setiap pemerintah daerah baik kabupaten atau kota harus tanggap terhadap ancaman bahaya narkoba," ujarnya. 

Bahkan, Pemerintah Daerah menurut Robinson juga memiliki peran penting dan strategis dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Sebagai fasilitator antar pemangku kepentingan. 

Ia mengingatkan, bahwa permasalahan narkoba di tanah air bukan hanya tanggung jawab BNN semata. Namun, butuh keterlibatan dari seluruh pihak, komponen bangsa, dan komitmen bersama untuk dapat mewujudkan Indonesia menuju bersih dari narkoba.