PEKANBARU - Gubernur Riau, Brigjen TNI (Purn) H Edy Natar Nasution tegaskan,  BUMD di Provinsi Riau jadi jembatan untuk hasil pertanian masyarakat diberbagai daerah di Riau. Sehingga hasil pertanian masyarakat bisa menjadi sumber perekonomian yang maksimal.

Hal itu disampaikan Gubri H Edy Natar, saat memimpin rapat Pembahasan Konsep Contract Farming Hasil Produksi Pertanian di Provinsi Riau, Kamis (28/12) di Kantor gubernur Riau, yang juga dihadiri Dinas Pertanian dan Perikanan, Perkebunan Disperindagkop, pihak BUMD PT SPR dan pihak undangan lainnya.

Dikatakan Gubri, jika untuk pertanian, perkebunan, perikanan maupun lainnya, kesulitan masyarakat saat ini tidak hanya pada pelaksanaan, tapi juga pada pemasaran hasil.

"Contohnya hasil panen jagung, masyarakat sudah mampu berkebun dan menghasilkan cukup bagus. Hanya saja mereka bingung untuk menjual hasil itu. Karena tidak tau pasaran dan memasarkan ke mana. Sehingga ini juga jadi permasalahan besar bagi masyarakat," katanya.

Hal ini tambah Gubri, sesuai dengan apa yang ia sampaikan sebelumnya, yaitu Riau harus bisa lepas dari ketergantungan dari daerah lain untuk bahan pokok lainya. Sehingga ketika ada permasalah masyarakat Riau tidak kesulitan.

"Saat ini, jalan lintas Sumbar-Riau putus, coba kita lihat ke depan. Ini akan berdampak pada bahan pokok. Inilah yang  saya maksud dan tegaskan dari awal," katanya. 

Untuk itu kata Gubri, ia meminta dan membuat rencana penugasan kepada BMUD yang ada di Riau. Khususnya PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) yang didalam manajemennya ada terkait bisnis. Sehingga bisa membantu dan membuat kontrak kerja dengan petani untuk menbantu petani.

"Untuk ini bisa terus dikoordinasikan dengan BUMD yang lainya, seperti Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) yang juga bisa membantu pembiayaan yang dibutuhkan," jelasnya.

Lebih jauh kata mantan Danrem 031 Wira Bima ini, BUMD di Riau ini harus cepat tanggap, kreatif dan inovasi. Artinya jangan hanya berjalan di program lama, tapi harus terus ada terobosan baru yang memang betul-betul membantu pada masyarakat dan daerah sesuai fungsinya.

"Jadi saya harapkan, ke depan rapat pembahasan seperti ini harus ditingkatkan. Sehingga apa permasalahan dilapangan dilingkungan masyarakat bisa di dimusyawarahkan dan dituntaskan.

Jangan sampai setelah rapat bubar begitu saja, tapi bisa diimplementasikan apa yang direncanakan. Sehingga apa yang direncanakan pastikan jalan," tegasnya.

Sebagai bekerja di pemerintahan, tidak lepas dari pelayanan. Dari pelayanan itu pemimpin pasti ada keinginan dan program untuk membantu masyarakat. Maka itu ia kembali menegaskan yang dituntut pada pegawai maupun pejabat itu harus bisa menjabarkan apa yang diinginkan dan diprogramkan oleh pimpinan. 

"Di sinilah selama ini banyak terjdi kesalah pahaman. Dimana yang biasanya berjalan sendiri-sendiri ketika berjalan terstruktur pusing dan komentar pimpinan keras. Pada hal begitulah kondisinya.

Saya harapkan, kedepan perencanaan ini berjalan, dan BUMD yang ada di Riau memang betul-betul menjadi jembatan membantu masyarakat dan menjadi perusahaan yang membantu meningkatkan perekonomian di daerah," tutup Gubri.(MC Riau/Az)