Pekanbaru - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau S.F. Hariyanto menyampaikan, setiap pembelanjaan daerah yang efektif serta efisien dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang baik untuk masyarakat. Dari hal tersebut, pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkualitas nantinya mampu membuka lapangan kerja lebih banyak dan dapat mengurangi pengangguran.

Hal itu dikatakan SF Hariyanto saat menyampaikan Nota Pengantar Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 pada Rapat Paripurna DPRD Riau, Selasa (28/11/2023). Mewakili Gubernur Riau, Sekda menyerahkan nota tersebut secara  kepada kepada Ketua DPRD Prov. Riau, Yulisman.

"Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas mampu membuka lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran yang ada, prioritasnya dari pemulihan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)," terangnya.

Sekda menambahkan, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia terkait kemiskinan ekstrem, APBD juga dialokasikan ke pemberdayaan masyarakat melalui banyak program. Salah satunya melalui program layak huni, sanitasi, bantuan sosial, dan jaminan sosial.

Hariyanto tambahkan, pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari kata inflasi. Inflasi sendiri erat kaitannya dengan daya beli dan preverensi masyarakat. Diproyeksikan penyumbang inflasi tahun 2024 terbesar adalah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), beras, dan rokok.

"Penyumbang inflasi tahun 2024 nanti diproyeksikan kenaikan BBM, berimbas ke tarif angkutan umum dan ongkos distribusi barang. Beras juga karena preverensi masyarakat yang lebih suka beras premium. Naiknya harga rokok juga karena naiknya cukai," terangnya.

Selain itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk keamanan daerah saat pemilihan umum, pemilihan gubernur, dan kepala daerah berlangsung. Hal ini sesuai dengan surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

"2024 ini tahun politik karena pemilihan umum serentak dilakukan. Untuk mendukung keamanan, Pemerintah Provinsi Riau telah anggarkan dana keamanan sesuai dengan surat edaran Kemendagri," ujar Sekda.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, serta Anggota DPRD Provinsi Riau lainnya.