PEKANBARU - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau turut hadir dalam Pertemuan Kemajuan Implementasi RBC 1, 2 dan 3 FOLU Norway Contributions. Acara ini diselenggarakan di The Rizt Carlton SCBD Jakarta, Jumat (13/12/24). 

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan Norwegia tentang Partnership in Support of Indonesia’s Efforts to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Forestry and Other Land Use.

Berdasarkan kerja sama tersebut, Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang mendapatkan alokasi anggaran dari Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp 9 miliar untuk pelaksanaan tahun 2024-2025. Usai pembukaan acara, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurafiq meminta para Implementing Partner termasuk Dinas LHK Provinsi Riau untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 serta rencana kegiatan tahun 2025 mendatang. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Alwamen dalam sesi presentasinya menyampaikan progres kegiatan yang sudah berjalan di tahun 2024 di Provinsi Riau. Dukungan FOLU Norway Contributions tahap kesatu dilaksanakan pada empat wilayah KPH yakni KPH Tebing Tinggi, KPH Bengkalis Pulau, KPH Bagansiapiapi, dan KPH Mandah. 

Program yang dilaksanakan berfokus pada penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, Perhutanan Sosial serta pembangunan hutan tanaman sagu masyarakat.

“Kami laporkan kepada bapak Menteri, bahwa dukungan FOLU Norway Contributions tahap kesatu kami laksanakan pada empat KPH. Tebingtinggi, Bengkalis Pulau, Bagansiapiapi, dan Mandah. Fokus pada penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial serta pembangunan hutan tanaman sagu masyarakat,” ungkap Alwamen.

Dilanjutkan Alwamen, dukungan FOLU Norway Contributions tahap kesatu di Provinsi Riau telah menyentuh sebanyak 13 kelompok masyarakat (Pokmas) perhutanan sosial melalui kegiatan penyusunan rencana kelola KUPS. 

Kemudian, pengembangan usaha serta penigkatan kelas. Sedangkan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebanyak 100 desa rawan karhutla telah mendapatkan penyadartahuan dan sosialisasi, serta sebanyak 20 kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) akan difasilitasi pompa jinjing dan alat perlindung diri (APD).

Pada kesempatan itu, Alwamen juga menyampaikan usulan untuk Result Based Contribution (RBC) 2 dan 3 diperlukan program yang berfokus kepada penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). 

Hal ini mengingat berat tugas dan luasnya wilayah kelola KPH belum mampu sepenuhnya ditanggulangi oleh keuangan daerah. Oleh karenanya diharapkan dapat didukung melalui pendanaan RBC. Terkait rancangan kegiatan dan lokusnya pihaknya akan menyampaikan melalui proposal kepada Project Director FOLU Norway Contributions.

“Kami kira jika ini dapat dipertimbangkan pak Menteri, diperlukan program yang berfokus kepada penguatan kelembagaan KPH. Beratnya tugas dan luasnya wilayah kelola KPH belum mampu sepenuhnya ditanggulangi oleh keuangan daerah, jadi hemat kami perlu didukung melalui pendanaan RBC ini. Mengenai rancangan dan lokusnya kami akan menyampaikan proposal kepada project director Folu” jelas Alwamen.