PEKANBARU - Dalam Rapat Koordinasi Monitoring Center For Prevention (MCP) Pemerintah Kabupaten Kampar, Pj Bupati Kampar Hambali, menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kampar komit bersama seluruh OPD beruapaya untuk meningkatakn capaian MCP  tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Kampar Hambali saat menghadiri rapat koordinasi MCP  yang diselenggarakan Inspektorat Provinsi Riau kerja sama Direktorat Koodinasi dan Supervisi Wilayah I Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu ( 6/11/2024).

Lebih jelas, Hambali menegaskan bahwa peningkatan skor MCP adalah bagian dari komitmen Pemkab Kampar untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pencegahan korupsi di seluruh sektor pemerintahan.

"Dimana progres MCP tahun 2024 Kabupaten Kampar untuk sementara ini berada diposisi ketiga, dengan nilia indeks sebesar 68, serta dengan total nilai capaian nasional saat ini sebesar lebih kurang 55,"ujarnya.

Pj Bupati  juga menjelaskan bahwa hasil penilaian sementara MCP kabpaten kampar per 04 November sendiri sebesar 69,03% yang terdiri dari delapan Area Intervensi, antara lain perencanaan dengan komitmen capaian MCP 2024 90,05% dan capaian per 4 November sebesar 85,96%.

Kemudian area Penganggaran dengan komitmen capaian MCP - , dan nilai capaian MCP 69,08%. Area Pengadaan barang dan jasa komitmen 94,19% dengan nilai capaian MCP 42,43%, Area Pelayajan Publik komitmen MCP 78,8% dan nilai capaian MCP 83,13%.

Selanjutnya Area Pengawasan APIP dengan komitmen 61,39% dan nilai capaian MCP 80,24%, Area Managemen ASN komitmen MCP 58,36% dengan nilai capaian MCP 93,99%, Area Optimalisasi pajak daerah dengan komitmen MCP 90,36% dengan nilai capaian MCP 68,56%.

Dengan demikian, Pj Bupati Kampar Hambali menyampaikan komitmen terhadap upaya pencegahan korupsi. Dimana beberapa OPD telah melaksanakan berbagai sosialisasi dan penyuluhan aksi pemberantasan korupsi  dan gratifikasi anti korupsi diberbagai OPD dilingkungan pemda kampar.

Dengan demikian, Pj Bupati berharap semua OPD dan bagian dapat bekerja lebih serius memenuhi seluruh indikator yang diminta dalam MCP ini.

"Sehingga tercapai peingkatkan skor MCP dan berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Provinsi Riau,"harapnya.

Sementara itu Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Agus Priyanto, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggesa Pemprov Riau untuk dapat menaikkan capaian MCP tahun 2024 diatas 80 persen atau dalam kategori terjaga, termasuk Kabupaten Kampar.

"Untuk itu, diminta kepada Provinsi Riau khsuusnya kabupaten kampar kedepan agar sesegera mungkin melengkapi dan meningkatkan administrasi yang lengkap khususnya terhadap Area Interverensi diatas,"lanjutnya.