Pj Gubri Rakor Bersama Forkopimda, Bahas Isu Stragis dan Pilkada
PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas berbagai isu strategis di bumi lancang kuning. Pertemuan ini berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Kamis (3/10/2024).
Satu di antara fokus utama pembahasan dalam rapat ini adalah terkait persiapan keamanan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dan di Provinsi Riau. Rakor dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Riau (Gubri) Rahman Hadi.
Dikatakan, Pj Gubri Rahman Hadi bahwa menjaga situasi keamanan selama masa pemilihan kepala daerah merupakan prioritas untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan aman. Oleh karena itu, pertemuan ini dapat menjadi sebagai langkah perkuat komitmen memastikan Pilkada di Riau dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan damai.
“Kita semua harus memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Riau dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan sesuai dengan asas demokrasi. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan,” katanya.
Dijelaskan, Pemprov Riau terus melakukan kesiapan bersama aparat keamanan dalam menghadapi potensi gangguan selama masa Pilkada. Ia menekankan pentingnya antisipasi terhadap berbagai ancaman, seperti konflik sosial hingga penyebaran berita hoaks yang dapat merusak tatanan demokrasi.
“Kami telah menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan tanpa gangguan. Kami juga mengajak masyarakat untuk bijak dalam menerima informasi, terutama di media sosial, agar tidak mudah terprovokasi oleh berita yang tidak benar,” jelasnya.
Selain membahas Pilkada, rapat juga menyoroti kesiagaan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Riau. Menurutnya, penanganan karhutla menjadi agenda penting mengingat wilayah Riau yang sering kali menjadi rawan kebakaran saat musim kemarau tiba.
“Kita tidak boleh lengah, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla 2024 melalui Keputusan Gubri Nomor : Kpts.293/III/2024 tanggal 13 Maret sampai dengan 30 November 2024," ujarnya.
Diungkapkan, pihaknya telah menyiapkan berbagai upaya untuk melakukan penanggulangan karhutla, seperti menyiapkan bantuan anggaran BTT Pronvsi Riau untuk pihak terkait. Tak hanya itu saja juga dilaksanakan peningkatan patroli dan penyuluhan kepada masyarakat di daerah rawan kebakaran.
"Karhutla menjadi ancaman serius yang bisa berdampak pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus terus meningkatkan koordinasi dan kesiagaan agar kebakaran hutan bisa dicegah sejak dini. Kita terus bekerja sama dengan TNI, Polri, dan masyarakat dalam melakukan patroli rutin di daerah rawan karhutla, ” ungkapnya.
Lebih lanjut, pembahasan lain yang menjadi perhatian dalam rapat ini adalah penanganan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi pada daerah dan pengendalian inflasi. Kemudian, turut dibahas pula mengenai harga komoditas dan ketersediaan bahan pokok.
(Mediacenter Riau/bib)