PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menghimbau Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Riau atau forum Corporate Social Responsibility (Forum CSR) dapat berperan menurunkan angkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2024 mendatang. Hal ini dikatakan Staf Ahli Pemerintahan Provinsi Riau, Yurnalis di Hotel Furaya, Kota Pekanbaru, Kamis (03/08/2023).

“Sebagai mana amanat Gubernur Riau, kami perlu sampaikan kepada Pengurus Forum agara berperan serta menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Provinsi Riau hingga nol persen pada tahun 2024 mendatang,” ucapnya.

Dijelaskan, untuk mewujudkan itu tentu diperlukan sinergitas dengan pemerintah daerah dan pengurus forum segera dapat melaksanakan program kerja dengan menggesa terbentuknya TJSLBU Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Dengan begitu, peran organisasi ini pasti akan lebih luas lagi hingga.

“Kepada pengurus forum di himbau untuk segera melaksanakan program kerja dengan memprioritaskan hal-hal sebagai berikut, seperti menggesa terbentuknya Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Kab/Kota se Provinsi Riau. Kemudian, menurunkan angka stunting di Provinsi Riau menjadi 14 persen di tahun 2024,” jelasnya.

Yurnalis juga menyampaikan ucapkan terima kasih, kepada Badan Usaha yang telah berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup sosial masyarakat di Provinsi Riau. Dia berpesan tentu saja setelah rapat koordinasi ini dilaksanakan, maka bersegeralah untuk merealisasikan apa yang sudah ditetapkan bersama demi kepentingan sosial masyarakat.

“Melalui Forum ini, kami juga menghimbau kepada Bupati/Wali Kota se Provinsi Riau untuk segera membentuk FTJSLBU atau forum CSR Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau sesuai dengan regulasi yang ada. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum CSR Riau, Wijatmoko Rah Trisno, menerangkan pihaknya sudah membentuk forum pengurus di Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Bengkalis dan sedikit lagi menyelesaikan pembentukan di Indragiri Hilir. Dia menambahkan, secara bertahap kedepannya se-Provinsi Riau akan ada organisasi ini.

Dia menuturkan, bahwa dua hari yang lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa di tengah keberhasilan pembangunan saat ini khususnya bidang infrastuktur. Beliau menyadari masih terdapat isu masalah stunting dan kemiskinan ekstrim yang perlu digarap bersama.

“Secara khusus yang disampaikannya perlu dorongan dunia usaha untuk membantu menyelesaikan persoalan. Rekan-rekan sekalian, ini menjadi persoalan nasional kalau di Riau kita lihat kita telah memiliki infrastruktur yang bagus. Namun, ternyata sampai hari ini kita juga meliiki isu stunting dan kemiskinan ekstrim maka ini menjadi fokus kita,” tuturnya.

Sehingga dirinya berkomitmen, dengan berkolaborasi bersama pemerintah daerah target menangani isu-isu nasional tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Sehingga, kesejahteraan masyarakat bisa benar-benar dirasakan melalui program CSR.

“Kembali kami ucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah mendorong terselenggaranya kegiatan ini. Tidak ada istilah terlambat yang penting adalah kita berkomitmen gerak cepat karena masih banyak pekerjaan untuk masyarakat dan untuk kesejahteraan bersama dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau,” pungkasnya.