PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar memiliki perhatian penuh terhadap honorer yang ada di Provinsi Riau. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan terhadap penghapusan tenaga honorer.

Gubri Syamsuar menilai keputusan terhadap penghapusan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menambah angka pengangguran, khususnya di Bumi Melayu Lancang Kuning dan Indonesia pada umumnya.

Selain itu, menurut orang nomor satu di Riau ini juga tenaga honorer masih dibutuhkan baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam reformasi birokrasi. Selain itu keberadaan (honorer) juga diperlukan karena tidak seimbangnya antara pengangkatan ASN. 

"Kita (Pemda) masih banyak yang membutuhkan tenaga non ASN, karena pengangkatan ASN tidak sesuai dengan pegawai yang pensiun termasuk guru-guru yang pensiun," kata Syamsuar di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (17/7/2023).

Gubri Syamsuar  berharap melalui Pimpinan Komisi II DPR RI dapat membantu mengakomodir, pertama tenaga non ASN jangan sampai berhenti dan kedua penambahan-penambahan guru yang saat ini masih sangat dibutuhkan oleh pemerintah Provinsi Riau.

"Apalagi guru-guru SMK yang mereka para guru harus memiliki kompetensi di bidangnya sesuai jurusan yang ada di sekolah kejuruan," ujarnya.

Sesuai rencana Komisi II DPR RI untuk mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) juga didukung oleh Gubernur Syamsuar.

"Kita tidak sependendapat kalau (honorer) diberhentikan, namun kita sesuai dengan yang direncanakan Komisi II DPR RI untuk diangkat (P3K) dan ini tentunya secara bertahap sesuai proses," pungkasnya.