PEKANBARU - Pemerintah terus memperkuat langkah antisipasi dalam menghadapi dampak dari El Nino yang puncaknya diprediksi pada bulan Agustus-September mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/07/2023).

“Tadi kami bersama Bapak Presiden dan Bapak Wakil  Presiden, Bapak Menko, dan beberapa menteri membahas tentang antisipasi dan kesiapan dalam menghadapi ancaman El Nino yang diprediksi puncaknya akan terjadi di bulan Agustus-September,” kata Dwikorita dalam keterangan persnya.

Dwikorita mengungkapkan, El Nino yang diprediksi berintensitas lemah hingga moderat dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap ketersediaan air atau kekeringan. Hal ini tentunya akan berdampak kepada produktivitas di sektor pertanian hingga ketahanan pangan nasional.

“Tadi sudah dikoordinasikan antisipasinya, sudah dimulai sejak bulan Februari-April itu sudah berjalan, perlu diperkuat,” terangnya.

Meskipun memasuki musim kemarau atau kering, Kepala BMKG mengingatkan bahwa Indonesia juga masih memiliki potensi ancaman bencana hidrometeorologi.

“Karena wilayah Indonesia ini dipengaruhi oleh dua samudra dan juga topografinya yang bergunung-gunung di khatulistiwa, masih tetap ada kemungkinan satu wilayah mengalami kekeringan, tetangganya mengalami banjir atau bencana hidrometeorologi. Artinya, bukan berarti seluruhnya serempak kering, ada di sela-sela itu yang juga mengalami bencana hidrometeorologi basah,” terangnya.

Oleh karena itu, Kepala BMKG pun mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dan terus memantau perkembangan cuaca dari BMKG.

“Kami juga mengimbau selain terus menjaga lingkungan, mengatur tata kelola air, kemudian juga beradaptasi terhadap pola tanam, juga terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim yang sangat dinamis dari waktu ke waktu dari BMKG,” pungkasnya.