PEKANBARU- Lima kabupaten atau kota di Provinsi Riau berhasil mendapatkan pengahargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards tahun 2023. 

Penghargaan itu diberikan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin dalam acara UHC Awards 2023 di Balai Sudirman, Jakarta, 14 Maret 2023 lalu. 

Adapun lima kabupaten atau kota tersebut yakni Kebupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuansing dan Kota dumai. 

Penghargaan UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. 

Penghargaan yang diberikan tersebut karena pemerintah daerah dinilai telah mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indinesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau UHC di Indonesia. 

Untuk itu, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mendorong agar tujuh kabupaten atau kota lainnya juga menyusul capai UHC tahun ini, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. 

"Sekarang ada lima kabupaten atau kota yang telah UHC, diharapkan semua daerah di Riau ini bisa UHC. Jadi bisa dibiayai semuanya oleh pemerintah, masyarakat cukup membawa KTP saja saat berobat," jelas Gubernur Syamsuar di Pekanbaru, Ahad (26/3/2023). 

Penghargaan UHC diberikan jika 90 persen lebih penduduk suatu daerah sudah memiliki akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Sebagaimana diketahui, tercapainya UHC di lima kabupaten atau kota tersebut tidak lepas dari dukungan penganggaran oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Riau dengan menjamin masyarakat Riau melalui budget sharing sebesar 55 persen pembiayaan APBD Provinsi Riau dan 45 persen pembiayaan APBD pemerintah kabupaten atau kota, untuk kuota 750 ribu jiwa peserta segmen PBPU Pemda. 

Adapun alokasi anggaran APBD Provinsi Riau tabun 2023 untuk iuran JKN segmen PBPU Pemda saja sebesar Rp173 miliar. 

"Dengan telah tercapainya UHC di lima kabupaten atau kota tersebut maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Kedepan, kami pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten atau kota akan terus memastikan seluruh penduduk Provinsi Riau tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui program JKN-KIS," pungkas Gubernur Syamsuar.