PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Brigjen TNI (purn) Edy Natar Nasution, memimpin pertemuan Forum Konsultasi Publik di Gedung Daerah Balai Serindit, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Rabu (22/02/2023).

Wagubri Edy Natar mengatakan bahwa, penyelenggaraan forum konsultasi publik ini tentu mempunyai arti yang sangat penting dan di harapkan nantinya dapat menghasilkan berbagai ide, aspiratif, maupun inovatif yang dapat dipadu serasikan dengan berbagai program dan kegiatan pembangunan serta dapat terlaksana secara transparan, efisien, efektif, terukur, dan berkelanjutan.

“ Selanjutnya hasil forum konsultasi publik yang kita selenggarakan hari ini dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan akan ditandatangani oleh Kepala Bappedalitbang dan kepala perangkat daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir,” katanya.

Dijelaskan Wagubri Edy natar, selanjutnya dari pembahasan ini dapat menjadi bahan masukan dan penyempurnaan RKPD tahun 2024. Dalam membuat program kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan berdasarkan sumber dana sesuai dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

“ RKPD tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan terakhir masa RPJMD di provinsi Riau tahun 2019-2024. Atau RKPD penyempurnaan terhadap capaian akhir masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dengan melihat capaian kinerja yang sudah dilakukan dan target pembangunan yang harus dicapai dalam RPJMD tahun 2019-2024,” jelasnya.

Oleh karna itu, rumusan kebijakan pembangunan RKPD berpedoman kepada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2019-2024 yaitu terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia atau yang sering disingkat dengan Riau Bersatu.

“ Untuk mewujudkan visi yang dimaksud maka, di rumuskan beberapa misi antara lain mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas, dan berdaya saling, melalui pembangunan manusia seutuhnya,” terangnya.

Untuk itu, Mantan Danrem Wira Bima/031 berharap, forum ini dapat menghasilkan berbagai masukan dan saran terhadap kebijakan pembangunan yang akan dijabarkan ke dalam program kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas untuk menjawab berbagai permasalahan mendasar seperti kemiskinan, pariwisata, budaya, industri, pertanian, dan lain sebagainya.

“ Sesuai tema rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Riau tahun 2024 maka pelaksanaan forum konsultasi publik ini diharapkan menghasilkan berbagai masukan dan saran terhadap kebijakan pembangunan," pungkasnya.