PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serius menyalurkan bantuan perlindungan sosial akibat dampak inflasi dan kenaikan harga BBM subsidi di Provinsi Riau.

Pasalnya, hingga awal Desember 2022 realisasi penyaluran bantuan sosial tersebut baru mencapai 48 persen, dan diharapkan akhir Desember sudah terealisasi semua.

"Kita lihat realisasi penyaluran bantuan perlindungan sosial akibat dampak inflasi kita baru 48 persen," kata SF Hariyanto 

Untuk itu, SF Hariyanto meminta OPD yang menjalankan anggaran bantuan sosial itu untuk agar dapat komitmen sesuai kesepakatan bersama.

"Karena anggaran bantuan perlindungan sosial itu kan usulan dari OPD. Kalau sudah diusulkan, ya harus bisa dipertanggungkan," tegasnya.

"Tapi saya sudah minta agar akhir Desember ini anggaran bantuan sosial itu dapat disalurkan semua. Kita upayakan semaksimal mungkin," tambahnya.

Untuk diketahui, anggaran bantuan perlindungan sosial akibat dampak inflasi dan kenaikan harga BBM subsidi di Provinsi Riau sebesar Rp15,7 miliar dari 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.