PEKANBARU - Tiga pulau terluar di Provinsi Riau yakni Bengkalis, Rangsang dan Rupat terus dihadapkan ancaman abrasi setiap tahunnya. 

Baru-baru ini di Pulau Bengkalis, tepatnya di Desa Simpang Ayam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis terjadi abrasi akibat gelombang laut Selat Malaka.

Atas kondisi itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berharap Pemerintah Pusat segera melakukan penanganan abrasi di tiga pulau tersebut. Sebab persoalan tersebut telah dibahas lintas kementerian/lembaga. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Mamun Murod mengatakan, jika persoalan abarsi di Pulau Bengkalis, termasuk Pulau Rangsang dan Rupat sudah dibahas banyak tujuh kali antara Pemprov Riau, Pemkab Bengkalis dan Kepulauan Meranti bersama Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

"Karena persoalan ini menjadi kewenangan Kemenko Kemaritiman. Informasi terakhir dalam rapat itu, memang untuk penanganan abrasi di tiga pulau itu akan dibantu melalui bantuan dana dari Inggris. Tetapi bantuan itu sampai saat ini belum cair juga," kata Murod, Senin (12/12/2022).

Sejauh ini, Murod mengakui, memang sudah ada penanganan abrasi di tiga pulau tersebut yang dilakukan pemerintah pusat dengan membangun pemecah gelombang. 

"Tapi per tahunnya itu pemecah gelombang yang dibangun itu sangat kecil sekali. Kalau tak salah dalam setahun itu hanya 1-2 kilometer (Km). Sementara abrasi yang terjadi di tiga pulau itu sudah mencapai 167 Km. Kalau 2 Km setahun, berarti membutuhkan 80 tahun untuk membangun pemecah ombak itu," terangnya.

Karena itu, menurut Murod, harus ada langkah yang serius pemerintah dalam penanganan abrasi. Sebab tiga pulau ini  terkait batas negara Indonesia yang terancam abrasi. 

"Sebab wilayah perbatasa ln negara kita setiap tahun berkurang, sementara wilayah negara tetangga setiap tahun bertambah. Memang infonya itu tidak mempengaruhi batas negara, tetapi kita tetap kehilangan wilayah karena abrasi," ujarnya. 

"Setelah dibangun pemecah gelombang, lanjut Murod, maka langkah selanjutnya baru dilakukan rehabilitasi untuk mengembalikan pulau itu seperti semula," tukasnya.