PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan audiensi bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI untuk membahas gerakan nasional (Gernas) bangga buatan Indonesia (BBI), aksi afirmasi produk dalam Negeri (PDN), dan bangga berwisata di Indonesia aja 2023 – 2024.

Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Hermin Esti Setyowati menjelaskan akibat pandemi Covid – 19 kinerja UMKM/IKM/Artisan dan kunjungan wisatawan menjadi rendah.

Untuk itulah, Presiden meluncurkan program Gernas BBI pada 14 Mei 2020 lalu. Pada tahun 2022, program ini difokuskan untuk mendorong optimalisasi belanja pemerintah untuk PDN. Kemudian ditahun 2023 – 2024 Gernas BBI difokuskan untuk memperdalam dan memperluas cakupan, dengan menambah aktivasi BBWI Aja.

“Pada 2023, integrasi tiga program tersebut menargetkan 30 juta UMKM onboard, belanja PDN senilai Rp. 1.002triliun, dan pendapatan pariwisata senilai Rp. 3.281,7 triliun. Dimana akan memberikan dampak ekonomi langsung senilai kisaran Rp. 4.283,7 triliun atau setara 25,24 persen dari PDB normal,” terang Hermin di Gedung Daerah Balai Serindit. Selasa, (6/12/2022).

Selain itu, bagi Pemerintah Daerah program BBI/PDN dapat bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,67 – 1,71 persen dari aksi afirmasi belanja PDN dengan nilai belanja minimal Rp. 400 miliyar. Dimana pada 2023, anggaran belanja pemerintah puasat dan daerah sebesar 95 persennya akan difokuskan untuk PDN.

“UMKM/IKM/Artisan daerah akan dimasukkan ke ekosistem digital, mendapatkan pelatihan, mendapatkan akses pendanaan, mengikuti pameran dan virtual expo,” ucapnya.

Kemudian juga bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai produk lokal yang juga berkualitas dan tak kalah saing dengan produk luar. Juga guna membangun karakter BBI sejak dini pada siswa.

“Kolaborasi program menciptakan dampak multiplikasi ekonomi, meningkatkan kualitas SDM, dan mengembangkan industri baru berbasis UMKM/IKM/Artisan di Daerah,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, SF Hariyanto mengungkapkan saat ini di Provinsi Riau sendiri terdapat 2300 UMKM. Ia menuturkan pihaknya sangat concern dengan para UMKM ini.

“Pemprov Riau mengalokasikan Rp. 11 triliun untuk pembinaan UMKM. Dari Pemerintah Pusat itu Rp. 400 juta. Artinya jauh Pemprov mengalokasikan. Mungkin dari BUMN ini kita briefing kita minta pendampingan untuk pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan SNI yang kita punya,” ujarnya.

Sehingga kualitas dan harga jual produk – produk yang dihasilkan oleh para UMKM ini dapat memiliki nilai jual yang tinggi.

“Kita harapkan yang luar biasa. Supaya standarnya ini naik kelasnya. Jadi kami mohon dukungannya,” katanya