JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima penghargaan kelembagaan yang baik, dalam meningkatkan upaya konvergensi stunting dari daerah sampai ke desa kelurahan dari BKKBN RI, yang diterima langsung oleh Asisten I Setdaprov Riau Masrul Kasmy di Ballroom Shangri La Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (06/12/2022).

Untuk diketahui, BKKBN memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas partisipasinya menjadi pembicara praktik baik pada webinar series dengan tema "Generasi Bebas Stunting" yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Tanoto Foundation.

Adapun kategorinya yaitu kelembagaan yang baik dalam meningkatkan upaya konvergensi dari daerah sampai ke desa kelurahan, visi kepala daerah yang tercermin dalam upaya penurunan stunting dan pemanfaatan data sebagai media advokasi percepatan penurunan stunting di daerah.

Kategori pertama, yaitu aspek kelembagaan yang baik diberikan kepada Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Deli Serdang, Kotaima dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Kategori kedua, yaitu komitmen kepala daerah dan integrasinya ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda) diberikan kepada Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bireun, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sinjai.

Kategori ketiga, yaitu penguatan manajemen data di lapangan diberikan kepada Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Tulang Bawang.

"Terima kasih dan kami sangat mengapresiasi atas penghargaan yang telah diberikan kepada Provinsi Riau," ujar Masrul.

Pemerintah Provinsi Riau sangatlah konsisten dalam menyelesailan permasalahan stunting di daerah, bahkan penanganan stunting sudah menjadi tugas bersama, yakni bagaimana bisa menurunkan angka stunting di masing-masing daerah. 

Berdasarkan data, setiap tahunnya angka stunting di Riau mengalami penurunan. Ini dapat dilihat dari tahun 2013 angka stunting di Riau adalah 36,8 persen, kemudian tahun 2018 yaitu 27,4 persen, tahun 2019 ini turun menjadi 23,95 persen dan terakhir 2021 yaitu sebesar 22,3 persen. 

Berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2024, angka stunting di Bumi Melayu ini sudah mencapai 14 persen dengan rata-rata penurunan sebesar 2,7 persen per tahun.

Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN RI Tavip Agus Rayanto menjelaskan, permasalahan stunting merupakan salah satu tantangan pembangunan kualitas penduduk yang kalau tidak ditangani secara serius tentu akan sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah berkomitmen untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai strategi menghadapi bonus demografi, prevelensi balita yang telah mengalami penurunan dari sebesar 27,7 persen di tahun 2019. Kemudian, turun menjadi 24,4 persen pada tahun 2021. 

"Tentu situasi ini cukup menggembirakan bagi kita semua dan semoga penurunan prevalensi stunting sesuai dengan target dan harapan kita semua khususnya pada tahun 2024 menuju 14 persen," jelas Tavip. 

Pihaknya juga menyatakan bahwa, dengan mengingat sisa waktu yang ada untuk mencapai target penurunan angka stunting menjadi 14 persen, di tahun 2024 tinggal 2 tahun lagi. Maka, koordinasi antar pihak koordinasi di semua level pemerintahan perlu harus selalu ditingkatkan intensitasnya untuk mencegah upaya-upaya penurunan angka stunting ini agar menjadi lebih terangselerasi.

Oleh karena itu, perlibatan setiap multi sektor baik swasta, akademisi organisasi profesi, media massa, mitra usaha dan mitra pembangunan serta masyarakat menjadi penting untuk terus didorong dan diwujudkan.

"Sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat maka diperlukanlah kolaborasi komprehensif dengan mengajak berbagai pihak seperti TNI/Polri, tokoh perempuan, organisasi wanita yang juga memiliki pengaruh besar terhadap fungsi-fungsi pelaksanaan advokasi komunikasi informasi dan edukasi untuk mencegah stunting," ajaknya.