PEKANBARU - Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh pemerintah baik pusat dan daearah agar selalu waspada terhadap perubahan ekonomi global.

Hal ini disampaikannya pada acara penyerahan DIPA petikan dan alokasi transfer ke Daerah tahun anggaran 2023 secara virtual. Kamis, (1/11/2022).

“Ekonomi global memang tidak berada pada posisi yang normal dan tidak sedang dalm keadaan yang baik - baik saja. Oleh sebab itu kita harus punya rasa sense of crisis,” kata Joko Widodo.

Untuk itu, Presiden menghimbau seluruh pihak harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan - kemungkinan terburuk yang mungkin saja terjadi dikemudian hari.

“Semua harus kita perhitungkan. Bukan hanya untuk mampu bertahan, tapi juga untuk bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Oleh karena itu, strategi dan rencana besar yang kita siapkan harus betul - betul konsisten kita kerjakan di lapangan,” jelas Presiden.

Menurutnya, APBN dapat menjadi salah satu instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan. Selain itu, APBN juga diharpkan mampu menjadi pendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.

“Untuk itu, APBN 2023 difokuskan kepada enam kebijakan yang pertama penguatan kualitas SDM, kedua akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial antara lain melalui registrasi sosial ekonomi,” ujarnya.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas khususnya insfrakstruktur pendukung transformasi ekonomi.

Keempat, pembangunan insfrastruktur untuk menumbuhkan sentra - sentra ekonomi baru. Kelima, revitalisasi industri dan terakhir pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

“Fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Saya minta kepada seluruh Kementerian, Kepala Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengendalikan dan mengikuti secara detail belanja - belanja yang ada. Jangan terjebak rutinitas. Serta memperbesar pembelian produk - produk dalam Negeri khususnya produk UMKM,” tegasnya.

“Saya ingatkan tidak ada program Kementerian yang tidak bersingungan dengan Kementerian yang lain. Kerjanya harus terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri - sendiri,” tutup Presiden