PEKANBARU - Berdasarkan data perbandingan luas lahan terbakar yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, terhitung sejak 1 Januari hingga 10 Mei 2020, total luasan lahan terbakar yakni 1.155 hektar. Sementara jika dibandingkan dengan periode sama pada tahun 2019 lalu, dalam masa waktu tersebut luasan lahan terbakar di Riau 3.066 hektar.

Hampir merata di semua kabupaten kota di Riau, tercatat penurunan luasan lahan yang terbakar. Terendah yakni terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi, dan Rokan Hulu. Pada tahun 2019 dalam kurun waktu 01 Januari hingga 16 Mei, luasan lahan yang terbakar di Kuansing berjumlah sekitar 5 hektar.

Sedangkan pada 2020, BPBD mencatat luasan lahan terbakar di daerah itu masih nihil. Kondisi yang sama terjadi di Kabupaten Rokan hulu. Pada 01 Januari hingga 16 Mei 2019 luasan lahan yang terbakar di daerah ini sekitar 2 hektare. Pada tahun ini juga masih nihil.

Sedangkan daerah dengan luasan lahan terbakar terbanyak pada periode sama di 2019 yakni Kabupaten Bengkalis dengan jumlah sekitar 1.830 hektar. Namun pada periode sama di tahun 2020 luasan lahan terbakar di kabupaten itu hanya sekitar 337 hektar.

Kepala BPBD Provinsi Riau, Edwar Sanger kepada menjelaskan ada banyak faktor yang menyebabkan turunnya luasan lahan yang terbakar di Provinsi ini. Dia mengakui pada tahun lalu, akibat dari Karhutla di Riau telah menyebabkan provinsi ini dikepung asap tebal.

"Kami melihat ada banyak faktor pendukung. Orang-orang yang saat ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, karena adanya wabah COVID-19, juga bisa saja menjadi salah satu faktor penyebabnya," katanya, Selasa (12/5/2020).

Namun, Edwar juga meyakini adanya faktor pendukung lainnya. Diantaranya adalah kondisi cuaca yang cenderung seimbang antara panas dan curah hujan. Hal ini didukung dengan upaya antisipasi yang sejak jauh-jauh hari telah dilakukan oleh Tim Satgas Karhutla Riau yang bekerjasama dengan kabupaten/kota se-Riau.

"Sementara kami menjadi maksimal dalam melakukan antisipasi karena adanya bantuan dari BNPB berupa heli kopter untuk patroli dan waterbombing. Termasuklah arahan Dansatgas kepada seluruh personel yang bekerja di lapangan. Baik dari TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, dinas dan KLHK termasuk dunia usaha," ungkapnya.

Untuk perkuatan helikopter baik patroli dan water bombing, ada sebanyak 7 unit. Baik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Bawah Kendali Operasi (BKO) dari pihak perusahaan. (MCR/fdl)