PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengingatkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak bermain-main dan mengambil keuntungan dari honorer yang akan mengikuti seleksi pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Orang nomor satu di Riau ini juga meminta agar kepala OPD melakukan pengecekan secara mendalam terhadap tenaga honorer di masing-masing OPD yang ingin ikut dalam pendaftaran dan seleksi penerimaan PPPK tersebut.

"Pertama sekali yang saya tekankan kepada kawan-kawan tadi, jangan sampai penerimaan PPPK ini ada yang dirugikan. Jangan ada yang bermain-main," kata Gubri di Kantor Gubernur Riau, Senin (10/10/2022).

Lanjut Syamsuar, sejauh ini masih bermunculan berbagai persepsi mengenai siapa yang layak dan tidak untuk ikut dalam seleksi PPPK tahun ini. Mulai dari tenaga kebersihan, driver hingga security, sesuai isu yang berkembang, kelompok ini boleh ikut PPPK.

Namun, kata dia, perlu diperjelas secara rinci terkait siapa-siapa saja yang boleh ikut dalam PPPK tersebut. Oleh sebab itu, ujar Syamsuar, perlu kiranya masing-masing personal yang merasa dirinya layak untuk ikut dalam seleksi PPPK membuat surat secara resmi yang ditujukan ke BKD untuk mendapatkan kejelasan. 

“Karena bisa saja persepsinya berbeda untuk saat ini,” tuturnya. “Katanya harus outsourching? Betul. Tapi, mereka itu dibiayai oleh APBD juga, bukan outsourching,” sambungnya.

“Makanya saya sampaikan ke teman-teman tadi, kalau memang ada keraguan (terkait siapa yang boleh ikut dalam PPPK), (BKD) buat surat ke pusat (Menpan RB). Supaya jelas semuanya,” katanya.